JawaPos Radar

Dituding Makar, Mardani Ali Sera dan Petinggi HTI Dipolisikan

12/09/2018, 22:56 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Dituding Makar, Mardani Ali Sera dan Petinggi HTI Dipolisikan
Mardani Ali Sera dan Petinggi HTI dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan makar (Desyinta Nurayni/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dituding melakukan makar atas video pernyataan 'ganti sistem' dalam gerakan #2019GantiPresiden. Mereka berdua lantas dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Adapun yang melaporkannya atas nama Komarudin yang merupakan Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (LBH Almisbat).

Sanggam Indra, salah satu pihak yang turut melapor mengatakan, dugaan makar itu lantaran tampak ada keinginan mengganti sistem kenegaraan Indonesia yang sudah baku dan berlaku.

"Yakni (mengganti) dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem yang diperjuangkan oleh HTI (khilafah)," ujarnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Rabu (12/9).

Dia juga berpendapat, gerakan #2019GantiPresiden berpotensi menjadi sumber konflik di tingkat akar rumput. Pasalnya, masyarakat di beberapa daerah menolak gerakan tersebut.

Kondisi tersebut diperparah dengan pernyataan-pernyataan mengganti sistem negara seperti yang diserukan HTI. Sanggam khawatir gerakan #2019GantiPresiden disusupi kepentingan HTI sebagai bentuk perlawanan atas keputusan pemerintah yang membubarkan ormas tersebut.

"Kami tidak ingin bangsa ini terbelah dan tercabik-cabik karena penegakan hukum yang lemah atas upaya makar yang dilakukan oleh sekelompok orang," tukas Sanggam.

Diketahui, laporan ini diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/1113/IX/2018/Bareskrim tertanggal 12 September 2018 dengan nama pelapor Komarudin. Dalam laporan tersebut, Ismail dan Mardani diduga melanggar  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 107 KUHP, dan atau Pasal 82 A ayat 2 juncto Pasal 59 ayat 4 huruf C UU Nomor 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas).

Sementara itu, Ismail Yusanto mengaku bingung mengapa dia dilaporkan. "Nggak paham saya, makar dimananya? Ganti sistem kalau sistemnya jelek ya harus diganti toh, masa sistem jelek nggak boleh diganti," ujarnya saat dihubungi.

Nyatanya Indonesia beberapa kali mengganti sejumlah sistem. Misalnya sistem pemilihan presiden, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan kepartaian. "Kenapa jadi sensi begitu," imbuhnya.

Ihwal ganti sistem yang dituduhkan terkait dasar negara, Ismail lantas mempertanyakan apakah boleh laporan didasari dugaan. "Emang boleh orang nuduh pakai dugaan itu. Ganti sistem, mestinya sampai di situ saja, masa orang boleh menduga-duga. Kalau orang boleh menduga itu kan itu kita juga bisa menduga sebaliknya," pungkas Ismail. 

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up