Diperiksa,Ketua PERTI Tak Tahu Kaitan Dirinya dengan Kasus Adik Zulhas

12/09/2018, 21:38 WIB | Editor: Kuswandi
Zaenudin Hasan (tengah mengenakan peci hitam) saat tiba di gedung KPK Jakarta, Jumat (27/7) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Basri Bermanda rampung menjalani proses pemeriksaan terkait kasus yang melilit Bupati Lampung Selatan sekaligus adik Zulhas, Zainuddin Hasan. Saat hendak meninggalkan lembaga antirasuah, Basri memilih irit bicara namun dia mengaku memang diklarifikasi perihal soal rakernas.

"Cuman itu aja, keterangan rakernas yang itu aja. Sudah selesai 27-28 kemarin yang dibuka pak Jusuf Kalla," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/9).

Kendati demikian, dia membantah mengetahui kaitan dirinya dengan kasus ini hingga bisa dipanggil penyidik untuk diperiksa dalam kasus tersebut. "Enggak tau (kaitan bapak sama Zainudin apa?) Ada berita seperti itu ya saya diminta keterangan," tukasnya.

Terpisah, menanggapi pemeriksaan Basri, juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku pihaknya mengklarifikasi mengenai adanya salah satu surat dari organisasi terkait peminjaman tempat di Lampung Selatan.

"Pemeriksaannya kepada PERTI penyidik ingin mengklarifikasi terkait salah satu surat yang pernah dikirim oleh salah satu organisasi terkait peminjaman tempat di Lampung Selatan," jelasnya.

Tak hanya itu, kata Febri, penyidik juga menggali informasi mengenai kegiatan rakernas tarbiyah di Lampung.

"Diketahui sebagai pihak yang mengirimkan surat kepada Bupati Lampung Selatan terkait permohonan tempat rakernas," tutupnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan sebagai tersangka. Selain Zainudin, penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain antara lain Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho dan Swasta CV 9, Naga Gilang Ramadan sebagai tersangka.

Zainudin kata Basaria, diduga menerima uang suap senilai total Rp 599 Juta dari pihak swasta/pengusaha terkait proyek insfrastruktur di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan. Ini jika dilihat dari barang bukti yang diamankan.

Pemberian ‘uang pelumas’ tersebut kata Basaria, dilakukan melalui orang-orang dekat Bupati seperti Kepala Dinas dan anggota DPRD yang bertindak sebagai pengumpul dana. Diduga komitmen fee awal sekitar 10-17 persen dengan nilai proyek sebesar Rp 2,8 Miliar.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi Gilang Ramadhan disangka melanggara Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atas Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana

Sementara sebagai pihak penerima Zainudin, Anjar dan Agus disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atas Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi