alexametrics
Suap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung

Setelah Geledah 5 Lokasi, KPK Kini Periksa Komisaris Bank Jatim

12 Juli 2019, 18:02:17 WIB

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (Jatim) Budi Setiawan. Komisaris Bank Jatim itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap anggaran yang menjerat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono.

Pemeriksaan ini dilakukan setelah KPK menggeledah kantor dan rumah sejumlah pejabat Bappeda Jatim selama dua hari, pada Rabu (10/7) dan Kamis (11/7). Kediaman Budi menjadi salah satu lokasi yang juga ikut digeledah penyidik.

“Setelah melakukan penggeledahan di lima lokasi dalam dua hari kemarin, KPK lakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dalam proses penyidikan perkara suap terhadap SPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/7).

Selain itu, penyidik juga memeriksa 10 orang yang bersama Budi, mereka merupakan anggota DPRD Tulungagung. Mereka diantaranya, Joko Tri Asmoro, Choirurrohim, Tutut Sholihah, Riyanah, Lilik Herlin, Wiwik Tri Asmoro W, Imam Sapingi, Nurhamim, Imam Sukamto, dan Agung Darmanto.

“Pemeriksaan itu dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38, Semawalang, Semambung, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,” ucap Febri.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyampaikan, dari pemeriksaan ke-11 saksi ini, penyidik mendalami terkait aspek pengurusan anggaran yang berkaitan dengan pokok perkara. Salah satunya, sumber anggaran Kabupaten Tulungagung yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi yang terletak di Jawa Timur. Penggeledahan tersebut merupakan pengembangan perkara terkait kasus APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015-2018.

Lokasi penggeledahan dilakukan di empat rumah dan satu kantor Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Jawa Timur. Untuk diketahui, penggeledahan tersebut terkait penyidikan untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Ia diduga menerima uang sebanyak Rp4,88 miliar dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan dan pengesehan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads