alexametrics

Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung, KPK Geledah 5 Lokasi di Jatim

12 Juli 2019, 11:36:15 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di lima lokasi yang terletak di Jawa Timur. Penggeledahan tersebut merupakan pengembangan perkara terkait kasus APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015-2018.

Lokasi penggeledahan dilakukan di empat rumah dan satu kantor Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Jawa Timur. Untuk diketahui, penggeledahan tersebut terkait penyidikan untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

“Dalam dua hari kemarin, KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi di Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara suap terhadap Supriyono, selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (12/7).

Febri menyampaikan, pada Rabu (10/7), tim penyidik melakukan penggeledahan di satu lokasi, yaitu Kantor Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada lokasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penganggaran.

Kemudian, lanjut Febri, kegiatan penggeledahan dilanjutkan pada hari Kamis (11/7) di empat rumah pribadi sejumlah pejabat aktif maupun telah pensiunan, di Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

“Dari empat lokasi ini, kami menyita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telepon genggam,” terang Febri.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyampaikan, penggeledahan dilakukan terkait dengan sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur. “Kegiatan ini dilakukan tim KPK sejak pukul 10.00 WIB hingga malam,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. diduga menerima uang senilai Rp 4,8 miliar terkait dengan proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 – 2018.

Uang suap tersebut didapat Supriyono dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo bersama kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan APBD Perubahan.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan