JawaPos Radar

Kesaksian Ditunda, Dorodjatun Akan Bersaksi Bersama Laksamana Sukardi

Kasus BLBI

12/07/2018, 14:03 WIB | Editor: Estu Suryowati
Kesaksian Ditunda, Dorodjatun Akan Bersaksi Bersama Laksamana Sukardi
Mantan Mentri Koordinator Bidang Prekonomian Dorojatun Kunjtoro Jakti di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (12/7). (Ridwan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menunda kesaksian mantan Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Dorodjatun Kunjtoro Jakti dalam persidangan kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tim kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), meminta agar jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan majelis hakim dapat turut menghadirkan mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

"Agar efektif pemeriksaan karena ada kesamaan juga, supaya nggak bolak-balik nanti digabungkan saja bersama dengan Pak Lukita dan Pak Laksamana Sukardi," pinta anggota tim kuasa hukum Syafruddin Ahmad Yani kepada majelis hakim, Kamis (12/7).

Kuasa hukum menilai, dalam berita acara pemeriksaan keterangan, Dorodjatun merujuk pada beberapa orang seperti mantan Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pada 2002- 2005, Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Setelah kami membaca BAP yang dibuat penyidik terhadap Dorodjatun, banyak sekali saksi me-re-post keterangan itu merujuk ke beberapa orang, terutama Pak Lukita," tutur Yani.

Permintaan itu kemudian disetujui oleh JPU yang akan memanggil dua saksi lainnya yakni Laksamana Sukardi dan Lukita Dinarsyah Tuwo yang akan bersaksi bersama-sama dengan Dorodjatun.

"Baik kami menyetujui yang mulia. Menyetujui penundaannya melalui majelis hakim," ucap jaksa.

Ketua majelis hakim, Yanto kemudian mengagendakan kesaksian Dorodjatun bersama Lukita Dinarsyah Tuwo dan Laksamana Sukardi pada Senin (16/7) mandatang.

"Saksi Dorodjatun oleh karena kesaksian Saudara ini berkaitan dengan tadi yang disebutkan penasihat hukum, daripada nanti Saudara dua kali datang, nanti berikutnya harus datang lagi dua orang (Lukita Dinarsyah Tuwo dan Laksamana Sukardi).

"Maka untuk Saudara (Dorodjatun) kesaksiannya ditunda Senin depan," jelas Hakim Yanto.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun, pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up