JawaPos Radar

Eks Deputi AMK BPPN Benarkan Sri Mulyani Jual Aset Petambak Rp 220 M

12/07/2018, 18:50 WIB | Editor: Kuswandi
Sidang SKL BLBI
Mantan Deputi Aset Manajemen Kredit (AMK) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Muhammad Syahrial saat bersaksi dalam sidang lanjutan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (12/7) (Ridwan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemberian SKL BLBI mengungkap fakta baru adanya penjualan aset petambak yang menyusut. Ihwal adanya hal ini dikatakan mantan Deputi Aset Manajemen Kredit (AMK) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Muhammad Syahrial. 

Dalam keterangannya di ruang sidang, Muhammad Syahrial menyatakan, pada 27 Februari 2004 BPPN menyerahkan aset hutang petambak senilai To 4,8 triliun di serahkan kepada Menteri Keuangan, Boediono. Demikian dilontarkan Syahrial saat bersaksi untuk terdakwa pemberi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

"Namun pada saat diserahkan ke Menteri Keuangan tidak lagi besar, sehingga kita mencoba pertama kali tidak menjual aset tapi ingin meningkatkan nilai dulu," kata Syahrial di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).

Menyusutnya aset perusahaan inti, kata Syahrial, membuat pihaknya meningkatkan nilai aset dengan memberikan modal investasi untuk para petambak. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil.

Oleh karena itu, diakui Syahrial, Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani menjual aset kredit petani tambak sebesar Rp 220 miliar. "Kenapa menteri keuangan cepat menjual, karena kalau tidak menanggung hutang petambak sebesar Rp 50 miliar," jelasnya.

Dalam persidangan sebelumnya, mantan Menteri Prekonomian Rizal Ramli mempermasalahkan aset kredit petani tambak yang dijual menilai Rp 220 miliar. Sehingga dia berpendapat penjualan aset itu telah membuat kerugian negara hingga Rp 4,5 triliun.

"Aneh bin ajaib aset senilai Rp 4,8 triliun dijual Sri Mulyani Rp 200-an miliar." ucap Rizal Ramli, Kamis (5/7).

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up