JawaPos Radar

Pemerintah Segera Bentuk Pansel Pimpinan BSSN

12/06/2017, 14:20 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Pemerintah Segera Bentuk Pansel Pimpinan BSSN
Asman Abnur (Istimewa)
Share this

JawaPos.com – Pemerintah segera membentuk panitia seleksi (pansel) pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Itu dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Biroksasi (Menpan RB) Asman Abnur menyampaikan itu usai hadir dalam rapat koordinasi khusus (rakorsus) di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Senin siang (12/6).

Asman menyebutkan bahwa sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi setiap pos pada BSSN bakal diambil dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Tinggal pengalihan saja SDM yang ada di Lemsaneg, SDM yang ada di Kominfo masuk semua," ungkap pejabat yang akrab dipanggil Asman itu. Soal jumlah SDM, dia menyebutkan bahwa hal itu belum dibahas secara rinci.

Menurut Asman itu akan diurus sejalan dengan masa transisi. Yakni empat bulan sejak perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo. "Dalam tempo paling lambat empat bulan selesai," imbuh Asman.

Untuk itu, dia berharap besar pimpinan BSSN segera ditunjuk. "Dalam waktu dekat akan dibentuk pansel untuk menunjuk pimpinan. Ada satu kepala, empat deputi," jelas dia. Itu sesuai ketentuan yang tertuang dalan perpres BSSN.

Lebih lanjut, Asman menyebutkan bahwa kepala dan deputi tersebut yang nantinya akan membentuk struktur organisasi untuk diajukan kepada instansinya juga kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Nanti ada SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) baru," jelasnya.

Selama masa transisi berjalan, sambung dia, Kemenko Polhukam mengkoordinasikan beberapa kementerian yang terlibat untuk mengurus berbagai kebutuhan badan tersebut.

BSSN merupakan badan yang beberapa bulan belakang menjadi fokus Kemenko Polhukam. Mereka sibuk mempersiapkan badan tersebut guna mengurus berbagai persoalan berkaitan dengan persoalan siber. Menko Polhukam Wiranto berulangkali menyampaikan bahwa Indonesia sudah sepatutnya memiliki badan yang sebelumnya disebut Basinas itu. Sebab, potensi ancaman siber dari dalam maupun luar negarei semakin besar. (syn/jpk)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up