alexametrics

Kejagung Pantau Penyidikan Kasus Ferdinand Hutahaean

12 Januari 2022, 21:25:54 WIB

JawaPos.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) terkait penetan tersangka terhadap Ferdinand Hutahaean. Mantan politikus Partai Demokrat itu disangkakan menyebarkan informasi bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi menyebabkan keonaran di media sosial.

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Nomor B/01/I/RES.2.5./ 2022/ Dittipidsiber tanggal 6 Januari 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada Senin 10 Januari 2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (12/1).

Setelah SPDP itu dikirimkan ke Kejaksaan, Jampidum Kejagung telah menerbitkan surat perintah penunjukkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16). Diduga, Ferdinand Hutahaean telah memposting cuitan dari akun Twitter milik pribadinya yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu bagi kelompok masyarakat tertentu yang bernuansa SARA.

“Adapun isi cuitan yang telah diposting oleh Tersangka yaitu ‘Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dia lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela‘,” beber Leonard.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan akibat dugaan kasus penistaan agama. Penetapan tersangka dilakukan usai Polri memeriksa 17 saksi dan 21 saksi ahli.

”Setelah dilakukan gelar perkara, tim penyidik Ditsiber telah mendapatkan 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Sehingga, menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (11/1).

Ferdinand disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan/atau Pasal 156a KUHP.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini: