alexametrics

Gubernur Jatim Khofifah Dipanggil Bersaksi di Persidangan Romarhumuziy

11 Desember 2019, 10:05:12 WIB

JawaPos.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akan bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Khofifah dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersaksi terhadap terdakwa Romahurmuziy, alias Rommy.

“Sesuai panggilan sidang demikian (Khofifah Indar Parawansa),” kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto dikonfirmasi, Rabu (11/12).

Selain Khofifah, staf khusus mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Gugus Joko Waskito, dan staf administrasi Rommy, Amin Nuryadi akan menjadi saksi dalam persidangan. Mereka sebelumnya pernah bersaksi dalam sidang terdakwa mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan mantan Kakanwil Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

Khofifah sebelumnya pernah bersaksi dalam sidang kasus ini. Sebelumnya, ia bersaksi untuk eks Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, Rabu (3/7) lalu.

Dalam persidangan, Rommy menyebut sejumlah nama berperan dalam kasusnya, termasuk Khofifah. Romy menyebut Khofifah ikut merekomendasikan nama Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Namun, Khofifah secara tegas membantahnya.

“Sama sekali tidak ada, karena saya juga belum kenal Pak Haris,” kata Khofifah saat bersaksi untuk terdakwa Haris dan Kepala Kantor Kemenag Gresik, Muafaq Wirahadi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/7).

Dalam kasus ini, Rommy didakwa menerima suap bersama eks Menag Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp 325 juta dari Haris Hasanuddin. Uang diberikan agar Haris bisa menempati posisinya menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.

Selain itu, Rommy juga didakwa menerima suap Rp 91,4 juta dari Muhammad Muafaq. Suap diduga terkait jual beli jabatan di lingkungan Kemenag RI.

Atas perbuatannya Rommy didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads