alexametrics

Otto: Syafruddin Bebas, Harusnya Sjamsul Tak Lagi jadi Tersangka

Putusan MA Perjelas BLBI Perkara Perdata
11 Juli 2019, 20:00:28 WIB

JawaPos.com – Tim kuasa hukum tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan menilai putusan kasasi terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung memperjelas bahwa kliennya tidak bisa diusut. Sebab dalam putusan kasasi dijelaskan bahwa skandal BLBI merupakan kasus perdata.

“Ini telah dikonfirmasikan bahwa kasus yang dikenakan kepada Syafruddin Temenggung adalah perkara perdata dan bukan pidana” kata Otto dalam keterangannya, Kamis (11/7).

Otto menyampaikan, dengan dibebaskannya Syafruddin Arsyad Temenggung, maka seharusnya kliennya juga tidak lagi ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kliennya itu ditetapkan tersangka bersama-sama dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu.

“Karena Syafruddin Temenggung dibebaskan karena perbuatannya adalah perdata, maka tentu Sjamsul Nursalim tidak dapat dijadikan tersangka lagi,” ucap Otto.

Oleh karena itu, Otto mengapresiasi putusan MA tersebut. Menurutnya, keputusan MA telah memberikan kepastian hukum.

“Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Agung tersebut, karena memberikan putusan yang adil dan benar dan memberikan kepastian hukum,” jelas Otto.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya terus mengusut kasus korupsi SKL BLBI yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun. KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut seperti mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, mantan Kepala BPPN Glenn Muhammad Surya Yusuf dan seorang ASN Edwin H Abdulah.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, tim penyidik KPK mengklarifikasi terkait peran saksi dalam pemenuhan proses kewajiban saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yakni Sjamsul Nursalim.

“Tim mengonfirmasi pengetahuan dan peran saksi-saksi terkait dengan proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI sesuai kapasitas masing-masing,” ucap Febri.

Selain itu, pada hari ini Kamis (11/7), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie serta mantan Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001 Rizal Ramli.

Namun, Rizal Ramli belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK. Mantan Menteri Kemaritiman era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu meminta penjadwalan ulang kepada KPK.

“KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk saksi Rizal Ramli tersebut minggu depan,” ucap Febri.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads