JawaPos Radar

Ini Pandangan Ahmad Yani Soal Legal Audit Konsultan BPPN

11/07/2018, 17:27 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Ini Pandangan Ahmad Yani Soal Legal Audit Konsultan BPPN
()
Share this

JawaPos.com - Ada beberapa fakta baru yang muncul dalam sidang lanjutan perkara pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam persidangan dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) pada, Senin (9/7) lalu itu hadir sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut keterangan saksi, mereka baru melakukan audit setelah perjanjian MSAA di close, release and discharge (R&D) telah diterbitkan dan aset-aset telah diserahkan kepada BPPN serta BDNI telah dibekukan dan sepenuhnya dalam kekuasaan BPPN.

Kuasa hukum terdakwa Syafruddin, Ahmad Yani menjelaskan, saksi Timboel Thomas Lubis dari konsultan Lubis Ganie Surowijoyo (LGS) atau Konsultan Hukum BPPN dalam persidangan mengaku ragu apakah pihaknya mengeluarkan legal audit berdasarkan isi MSAA ataupun berdasarkan audit dari Ernest & Young. 

"Apa yang disebutkan memenuhi atau tidak memenuhi perjanjian itu basisnya kan harus kita lihat dalam MSAA, nah di dalam MSAA itu sendiri bahwa petani tambak itu tidak pernah dijamin oleh Sjamsul Nursalim dan juga tidak pernah menyatakan bahwa kredit petani tambak itu adalah lancar," ujar Ahmad saat dikonfirmasi, Selasa (10/7).

Mantan Anggota Komisi III DPR itu juga menambahkan, Tim LGS sendiri dalam persidangan menyatakan tidak diberikan bukti-bukti, tidak pernah mendapatkan yang namanya R&D. Artinya, sambung Ahmad kesimpulan yang dibuat oleh legal audit LGS prematur dan tidak bisa dijadikan pijakan. 

"Apalagi auditnya LGS itu diserahkan dengan kepada TPBH, TPBH menyerahkan kepada KKSK, KKSK bisa mengambil keputusan yang berbeda. Ada keputusan-keputusan yang berbeda ada keputusan yang mengakomodir," katanya sebagaimana dilansir dari rmol (JawaPos Grup).

Dalam persidangan terungkap juga bahwa semua data saat audit dilaksanakan berasal dari BPPN, karena pada saat itu BDNI telah dibawa kendali BPPN dan DCD sudah diserahkan kepada BPPN, data-data yang diberikan atau tidak diberikan hanya BPPN yang mengetahuinya. 

Pihak BDNI sama sekali tidak ditanya atau mengetahuinya. Sejak BDNI di BBO, MSAA ditandatangani September 1998, sepanjang waktu due diligence delapan bulan sampai dengan Closing MSAA pada 25 Mei 1999, pihak BPPN tidak pernah mempertanyakan atau mempermasalahkan hutang petambak kepada Sjamsul. 

Ahmad menambahkan, setelah DCD dibawah kendali BPPN, DCD mengalami kerusuhan besar dikarenakan keadaan yang tidak menentu pada krisis ditambah adanya gangguan external, BPPN baru mempermasalahkan hutang petambak.

MSAA sendiri adalah perjanjian yang bersifat perdata dan ditandatangani sewaktu Glenn Yusuf menjabat sebagai Ketua BPPN pada tahun 1998, tidak ada hubungan dengan kliennya yang baru menjabat sebagai Ketua BPPN pada April 2002. 

"Jikalau adanya perselihian dalam penyelesaian MSAA harus sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian tersebut yaitu harus melalui jalur Pengadilan Perdata. Melihat kondisi saat ini di Pengadilan Tipikor yang hanya membicarakan permasalahan penyelesaian MSAA, adalah salah alamat dan tidak benar. Atau memang punya tujuan untuk memaksa permasalahan perdata ke pidana." ujarnnya.

Ia menambahkan beberapa dokumen dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dokumen yang ada di dalam MSAA maupun keterangan beberapa saksi, tidak pernah ada dokumen yang menyatakan bahwa masalah petani tambak dijaminkan oleh Sjamsul.

(jpg/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up