alexametrics

Dari Kasus Karen Hingga Mandra, Hakim-hakim Berikut Dissenting Opinion

11 Juni 2019, 14:04:39 WIB

JawaPos.com – Sejumlah hakim kerap mempunyai pandangan berbeda atau dissenting opinion dalam putusan perkara korupsi. Teranyar, hakim Anwar yang mengutarakan dissenting opinion dalam putusan perkara mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.

Dalam pandangannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Anwar menyatakan bahwa Karen tidak bersalah dalam kasus korupsi blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Dia memandang, aksi Karen yang dinilai merugikan negara hingga Rp 568 miliar sebagai bentuk risiko bisnis.

“Menyatakan terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primer dan subsider,” ucap hakim Anwar saat membacakan dissenting opinion di PN Tipikor Jakarta, Senin (10/6) kemarin.

Anwar menilai, terdapat perbedaan pendapat antara Karen selaku Dirut PT Pertamina dengan jajaran komisaris. Menurutnya, jajaran direksi berkeinginan untuk mengembangkan Pertamina dengan cara akusisi dan semata untuk menambah cadangan minyak Pertamina.

“Perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan menyalahgunakan hukum dan kewenangan, karena pembuatan keputusan yang tepat guna adalah direksi bukan di komisaris. Bisnis migas penuh dengan tidakpastian karena tidak ada yang bisa menentukan cadangan minyak tengah laut,” tegas hakim Anwar.

Kendati demikian, Karen tetap dihukum 8 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan. Namun, Karen bersama tim kuasa hukum dan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas vonis tersebut.

Selain pada kasus Karen, hakim yang mengutarakan dissenting opinion ada dalam kasus mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti. Kedua hakim menyatakan dissenting opinion adalah hakim Anwar dan Sigit Herman.

Kedua hakim anggota tersebut menilai La Nyalla bersalah dalam kasus dana hibah dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2011-2014. “La Nyalla patut dinyatakan bersalah karena tidak hati-hati dan abai dalam pengelolaan dana hibah yang menguntungkan orang lain dan merugikan negara,” kata Hakim Anwar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa 27 Desember 2016.

Hakim Anwar mengatakan, La Nyalla harus bertanggung jawab secara formal dan material atas dana hibah yang diterima. Sementara soal dana hibah, hakim Anwar menilai, tidak dibenarkan anggaran itu digunakan di luar alokasi dalam proposal.

“Dengan demikian terdakwa tetap harus dimintai pertanggungjawabannnya,” tegas hakim Anwar.

Kendati demikian, La Nyalla tetap divonis bebas karena tiga hakim lainnya yakni, hakim ketua Sumpeno, Mas’ud, dan Baslin Sinaga, menyatakan La Nyalla tidak bersalah merugikan negara hingga Rp 1,1 miliar.

Padahal, oleh JPU, La Nyalla Mattalitti dituntut 6 tahun penjara membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Jaksa juga menuntut La Nyalla membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar.

Akan tetapi, dikarenakan keputusan suara terbanyak ada pada putusan bebas, maka akhirnya, La Nyalla bebas dari tuntutan JPU.

Hakim dengam dissenting opinion juga muncul dalam persidangan komedian Mandra. Saat itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata masih menjadi hakim ad hoc di PN Tipikor Jakarta.

Dia menyatakan, Mandra tidak bersalah dalam kasus korupsi pengadaan siap siar LPP TVRI. “Dakwaan subsider sebagaimana Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya dakwaan primer dan subsider maka terdakwa harus dibebaskan dari perbuatan yang didakwakan,” kata Alexander membacakan dissenting opinion dalam sidang Mandra di PN Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Desember 2015.

Alexander yang pada saat itu telah terpilih sebagai pimpinan KPK oleh Komisi III DPR menyatakan, Mandra tidak pernah mengikuti proses pengadaan film di TVRI dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen atas nama PT Viandra Production. Di antaranya, berupa surat penawaran berita acara negosiasi.

“Tandatangan terdakwa dalam dokumen pengadaan adalah tandatangan Andi Diansyah yang meniru tandatangan terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa,” ucap Alexander.

Menurut Alexander, Mandra memang menerima uang dari Direktur PT Media Art Image Iwan Chermawan sebesar Rp 1,4 miliar. Namun, ditegaskan Alexander, duit itu sebagai pembayaran dari penjualan film miliknya ke Iwan. Mandra dalam fakta persidangan terbukti tidak pernah menerima pembayaran dari TVRI.

“Hakim anggota tidak melihat adanya niat, atau tujuan atau sikap batin mens rea dari terdakwa yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan Iwan Chermawan. Uang Rp 1,4 miliar yang diperoleh terdakwa merupakan keuntungan terdakwa dari Iwan Chermawan,” ucap Alex.

Kendati demikian, majelis hakim tetap memutuskan Mandra bersalah. Sebab dua hakim menyatakan Mandra bersalah. Meraka adalah hakim Arifin dan Casmaya.

Atas perbuatannya, Mandra dihukum 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan menguntungkan orang lain dalam pengadaan program siap siar di LPP TVRI.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan