JawaPos Radar

Pejabat BPJN KemenPUPR Diperiksa KPK

11/03/2016, 13:30 WIB | Editor: Ilham Safutra
Pejabat BPJN KemenPUPR Diperiksa KPK
KPK (dok.JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Penyidikan terhadap kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016 terus didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hari ini, penyidik komisi antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang PNS Badan Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX wilayah II Provinsi Maluku.

Mereka adalah Ketua Pokja BPJN IX Wilayah II Provinsi Maluku Pulau Seram Kementerian Pekerjaan Umum Albert Talehala, PNS BPJN IX Maluku Djufri Mas'ud, Judith Watitimuny, dan Qurais Luthfi. ‎

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BSU (Budi Supriyanto)," kata Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (11/3).

KPK menetapkan Budi Supriyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penggiringan proyek pembangunan jalan di Kemen-PUPR pada 2 Maret 2016. Budi diduga menerima suap sebesar SGD 305.000 dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Suap itu diberikan agar Budi selaku anggota komisi V DPR mengawal proyek pembangunan jalan di Pulau Seram mendapatkan anggaran dari pemerintah yang dicairkan melalui Kemen-PUPR.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Yakni, Direktur PT WTU Abdul Khoir, Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti serta dua orang dekatnya Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Damayanti diduga menerima uang dari Abdul Khoir sebesar SGD 99 ribu melalui Dessy dan Julia. Disebutkan, komitmen fee dalam proyek tersebut adalah SGD 404.000. (put/jpg)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up