alexametrics

Mengapa Dana Desa Gampang Dikorupsi? Ini Kata PSP3 IPB

11 Februari 2019, 19:26:35 WIB

JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data perihal anggaran dana desa menjadi yang paling rawan dikorupsi. Sebab, dalam data itu disebutkan ada sekitar 96 kasus dari 454 kasus di tahun 2018 dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 37,2 miliar.

Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Sofyan Sjaf menilai dana desa ini ibarat ‘kepala di lepas, ekor diikat’. Perumpamaan itu mengacu pada fakta bahwa dana ditransfer cash ke rekening desa, namun penggunaan diatur melalui Peraturan Pemerintah Desa (Permendes).

“Akibatnya ruang partisipasi warga dari perencanaan sampai dengan monev (monitoring dan evaluating) untuk pembangunan desa bersumber dari dana desa sangat kurang,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (11/2).

Lebih lanjut, Sofyan menuturkan minim keterlibatan warga ini berdampak terhadap longgarnya pengawasan dari warga terhadap penggunaan dana desa. Adapun, hal itu membuat RPJMdes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sebagai basis perencanaan desa seringkali berbeda dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah desa.

“Mengapa? Selain karena pengaturan yang top Down (Permendes) juga dikarenakan persoalan data yang tidak akurat. Sehingga indikator pencapaian pembangunan desa tidak bisa terukur,” tukasnya.

Dia juga menambahkan, implikasi dari 2 poin di atas, membuat dana desa banyak digunakan untuk kepentingan infrastruktur yang tidak memiliki alat ukur pengawasannya.

“Pendamping desa belum berfungsi secara optimal untuk memback-up desa dalam pengelolaan dana desa. Sehingga butuh pendekatan baru untuk mendampingi desa,” tuturnya.

“PT (Perguruan Tinggi) harus dilibatkan untuk membantu perencanaan sekaligus mengontrol penginapan dana desa,” tambahnya.

Sebelumnya, ICW menyoroti sektor anggaran desa yang paling rawan dikorupsi ketimbang sektor lain. Selain itu, anggaran desa juga menjadi salah satu dari lima besar dalam menyumbang kerugian negara pada 2018.

Menurut Staff Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah, sektor anggaran desa ini meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes).

Wana menuturkan, ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum sepanjang 2018. Bahkan, Kerugian negara yang dihasilkan khusus anggaran desa pun mencapai Rp 37,2 miliar.

Dia pun merincikan kasus korupsi itu dari sektor infrastruktur anggaran desa yang mencapai 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp17,1 miliar, dan kasus korupsi sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara Rp 20 miliar.

Padahal, sebut Wana pengeluaran anggaran dana desa sejak 2015 hingga kini untuk 74.954 desa mencapai sebesar Rp186 triliun. Keberadaan dana desa itu disebut menjadi pemicu kenaikan tren korupsi.

“Kalau kita lihat tren-nya pasca-anggaran dana desa, kasusnya meningkat. Kami menduga (korupsi anggaran desa) itu menjadi salah satu penyebab,” pungkasnya.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Intan Piliang

Mengapa Dana Desa Gampang Dikorupsi? Ini Kata PSP3 IPB