JawaPos Radar | Iklan Jitu

Terkait Kasus Irwandi Yusuf

Anggota DPR Kader PKS Diduga Terima Rp 1 Miliar dari Pengusaha Aceh

11 Februari 2019, 17:45:59 WIB
Anggota DPR Kader PKS Diduga Terima Rp 1 Miliar dari Pengusaha Aceh
Sejumlah saksi bersaksi dalam persidangan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (11/2). (Ridwan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil disebut dalam sidang perkara suap dan gratifikasi Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diduga ikut mendapat aliran dana Rp 1 miliar dari pengusaha asal Aceh.

"Dia (Nasir) anggota DPR RI. Tapi dia tidak tahu apa-apa, yang menawarkan kerjaan si Rizal. Uang diserahkan ke Rizal," kata Direktur PT Kempura Alam Nangroe, Dedi Mulyadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Jaksa menyebut, menemukan dugaan aliran uang ke Nasir Djamil berdasarkan catatan yang dibuat istri Mulyadi, Ramik Riswandi, saat penggeledahan. "Di catatan bahasanya, kewajiban. Maksudnya apa?" tanya jaksa KPK Ali Fikri.

"Kewajiban itu commitment fee," jawab Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan, bahwa Rizal merupakan asisten Nasir Djamil, dia ditawari pekerjaan oleh Rizal. Ini supaya perusahaannya yang bergerak di bidang jasa konstruksi itu mengerjakan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh.

"Uangnya Rp 1 miliar diserahkan ke Rizal. Rizal ini orang dekatnya Pak Nasir Djamil," jelas Mulyadi.

Dalam perkara ini, Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp  1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

Proyek itu akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sendiri sebesar Rp108 miliar.

Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar. Irwandi menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Pada periode 2007-2012, Irwandi bersama-sama orang kepercayaannya Izil Azhar menerima gratifikasi Rp 32,45 miliar. Periode 2017-2022, Irwandi menerima gratifikasi Rp 8,72 miliar sehingga total gratifikasi yang diterima yakni Rp 41,7 miliar.

Irwandi diduga melanggar Pasal 12 huruf B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1), juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Muhammad Ridwan

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up