alexametrics
JawaPos Radar | Iklan Jitu

Dinilai Sesuai Tuntutan, KPK Terima Vonis PT NKE

11 Januari 2019, 19:18:32 WIB
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menerima vonis dari majelis hakim. Vonis ini berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan PT.  Duta Graha Indah (PT. DGI) atau saat ini bernama PT. Nusa Konstruksi  Enjiniring (PT. NKE).

"KPK telah memutuskan untuk menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa PT. DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (11/1).

Febri membeberkan beberapa alasan menerima putusan tersebut. Salah satunya, fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang telah diajukan pihaknya telah dikabulkan majelis Hakim. Meski ada sejumlah perbedaan terkait waktu pencabutan hak perusahaan tersebut.

KPK mengungkapkan terhadap putusan pencabutan hak lelang pada proyek pemerintah yaitu selama 6 bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"Maka kami harap seluruh instansi pemerintahan memperhatikan putusan pengadilan tersebut terkait dengan proses lelang di lembaga masing-masing," ungkapnya.

Penghukuman terhadap korporasi itu, kata Febri, lebih menekankan untuk pengembalian aset yang dikorupsi. Jangan sampai mematikan korporasi, sehingga para karyawan perusahaan kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

"Terkait dengan pencabutan hak bagi PT. NKE untuk mengikuti lelang selama enam bulan, KPK memandang pertimbangan hakim telah adil dan proporsional," jelasnya.

Kemudian sebut Febri, pada persidangan 3 Januari 2019, PT DGI divonis membayar Rp 86,19 miliar karena majelis hakim menilai PT DGI bersalah telah melakukan korupsi di sejumlah proyek pemerintah. Atas vonis hakim tersebut, kata Febri, KPK menilai sudah sesuai dengan perhitungan. 

"Terkait dengan hukuman uang pengganti, angka Rp 85,49 miliar kami pandang telah sesuai dengan perhitungan," tegasnya.

Febri menjelaskan bahwa keuntungan yang didapat PT. DGI dari 8 proyek yang dikerjakan sebesar Rp 240.098.133.310,00.

"Nilai yang telah disetor ke kas Negara sebagai eksekusi Putusan dengan terpidana Dudung Purwadi terkait proyek Wisma Atlet dan Udayana sebesar Rp 51.365.376.894,00," jelasnya.

Kata Febri, uang yang dititipkan dalam penyitaan selama proses penyidikan PT DGI sebesar Rp 35,7 miliar. Sementara fee yang telah diserahkan ke Nazaruddin sebesar Rp 67,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, mantan aktivis ICW itu menuturkan jika selisih dari keuntungan dari PT. DGI dari delapan proyek yang menjadi objek dalam kasus in sebesar Rp 85,49 miliar.

"Nilai Rp 85,49 miliar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT. NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas negara melalui KPK," ungkap Febri.

Sebelumnya, Majelis hakim memvonis PT DGI bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim  menghukum PT NKE membayar denda Rp700 juta dan uang pengganti Rp85,497 miliar.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini