JawaPos Radar

Pertamina Tunggu Arahan Bu Rinso untuk Laporkan Petral ke KPK

10/11/2015, 05:47 WIB | Editor: ayatollah
Pertamina Tunggu Arahan Bu Rinso untuk Laporkan Petral ke KPK
Menteri BUMN Rini Soemarno. (Foto: Ricardo/JPNN.Com)
Share this image

JawaPos.Com - PT Pertamina Persero telah mengantongi hasil audit independen atas anak usahanya, PT Pertamina Energi Trading Ltd (Petral)  sebagai mata rantai bisnis pengadaan minyak. Hasilnya, Petral justru menciptakan inefisiensi yang merugikan negara.

Karenanya, Pertamina pun tengah mengkaji opsi meneruskan kasus Petral ke jalur hukum. ”Jadi kita sangat open dengan berbagai opsi terhadap hasil audit Pertamina Energy Trading Limited,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Wianda Pusponegoro  saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (9/11).
 
Meskipun begitu, sambung Wianda, Pertamina tak bisa bisa langsung memutuskan figur yang terlibat atau bersalah. Sebab, tugas auditor yang dipilih Pertamina bukan untuk memutuskan orang bersalah atau tidak.

"Benar sekali dari laporan hasil audit kita tidak bisa secara sepihak nyatakan bahwa A, B, C, terlibat atau bersalah. Itu kan bukan tugas tim audit," ungkap Wianda

Wianda menambahkan, fungsi auditor itu juga  bukan untuk memutuskan kegiatan yang tidak wajar masuk ke dalam tindak pidana korupsi atau tidak. "Kan dia tidak bisa mengambil keputusan apakah kegiatan yang tidak wajar ini masuk indikasi korupsi atau tidak. Karena itu kan aparat hukum yang punya kacamata itu," terang Wianda.

Mantan presenter berita televisi itu menambahkan, Pertamina juga telah merampungkan audit forensik terhadap Petral. Selanjutnya, perusahaan pelat merah itu menunggu arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebab, Bu Rinso -sapaan Rini Soemarno- sebagai menteri BUMN mewakili pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di Pertamina.

Opsinya pun bisa saja diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat hukum lainnya. "Makanya kita sesuai dengan arahan menteri BUMN apakah nanti ke KPK atau bagaimana. Kami sangat terbuka kalau diminta laporan. Karena sebenarnya laporan audit ini laporan awal," tandas Wianda. (hyt/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up