alexametrics

Motif Perempuan Ini Sebar Hoax Omnibus Law, Terancam 10 Tahun Penjara

10 Oktober 2020, 09:05:18 WIB

JawaPos.com – Polisi berhasil menangkap penyebar hoaks Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebarkan melalui akun @videlyaeyang di media sosial Twitter. Pelaku berinisial VE alias Videl itu ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, pelaku berusia 36 tahun itu ditangkap karena menyebarkan hoaks yang berisi 12 pasal yang menjadi sorotan masyarakat. Videl ditangkap di tempat Indekos Andani di Jalan Masjid Baiturrahman Mawar Nomor 85 Kelurahan Karampuan, Kecamatan Panakukang.

“Jadi pernah mungkin melihat teman-teman semua di media online, di media sosial, itu beredar ada 12 Pasal yang diedarkan maupun di-upload di dalam media sosial setelah UU itu disahkan oleh DPR itu,” kata Argo seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Jumat (9/10).

12 pasal dimaksud di antaranya soal penghilangan uang pesangon, penghapusan UMP dan UMK, peniadaan cuti pegawai, kompensasi dan lain sebagainya. “Itu udah beredar sehingga masyarakat itu terprovokasi kemudian masyarakat melihat bahwa kok seperti ini,” imbuh Argo.

Setelah dilakukan pengejaran, VE berhasil ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 Oktober 2020. “Hasil pemeriksaan memang benar yang bersangkutan melakukan postingan menyiarkan berita bohong di akun Twitternya di sana yang menyebabkan ada keonaran ya di sana itu,” ungkap Argo.

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya ialah sebuah handphone beserta SIM card. “Tindakan yang dilakukan pelaku yakni menyiarkan berita bohong di akun Twitter @videlyaeyang yang mengakibatkan keonaran,” jelas Argo.

Sementara Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Himawan Bayu Aji mengungkapkan motif pelaku menyebarkan hoaks. “Motifnya disebabkan oleh rasa kekecewaan karena pelaku kini sudah tidak bekerja lagi,” kata Himawan.

Akibat perbuatannya, VE dijerat Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. “Ancaman hukumannya penjara maksimal selama sepuluh tahun,” tutur Himawan.

Editor : Bintang Pradewo

Saksikan video menarik berikut ini: