alexametrics

Siapkan Bukti Baru, KPK Ajukan PK Lepasnya Syafruddin Temenggung

10 Oktober 2019, 11:35:28 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang melepaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Sebab belakangan, hakim kasasi Syamsul Rakan Chaniago diputus melanggar etik hakim karena bertemu dengan salah satu pengacara Syafruddin, Ahmad Yani.

“Putusan kasasi dengan terdakwa SAT itu sedang dipelajari. Memang ada fakta baru yang muncul beberapa waktu yang lalu, ketika ada seorang salah satu hakim kasasi yang dijatuhi sanksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/10) malam.

Febri menyebut, KPK pun tengah mempertimbangkan terkait pertemuan salah satu hakim MA dengan pengacara Syafruddin. Sebab itu disinyalir bisa menjadi bukti baru (novum) untuk mengajukan upaya hukum PK. “Apakah ini bisa menjadi salah satu poin pertimbangan dilakukan PK atau tidak tentu perlu kami bahas terlebih dahulu,” terang Febri.

Pimpinan KPK, lanjut Febri, sudah memerintahkan untuk menindaklanjuti lepasmya Syafruddin dari sangkaan kasus SKL BLBI yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun. Sebab, ini pun menjadi dasar pertimbangan KPK untuk memproses yang juga menjerat obligor BDNI Sjamsul Nursalim (SJN) dan Ijtih Nursalim (ITN)

“Kita memang perlu melakukan tindakan lanjutan untuk memastikan kasus BLBI ini terus diproses. Karena kan ada penyidikan yang sedang berjalan saat ini yaitu SJN dan ITN,” ucap Febri.

Terlebih, hingga kini lembaga antirasuah juga tengah menghadapi gugatan perdata Sjamsul dan istrinya terkait auditor BPK dalam penghitungan kerugian negara kasus BLBI. “Jadi ada tiga proses paralel yang sedang berjalan saat ini untuk kasus BLBI,” tukasnya.

Sebelumnya, ICW mendorong KPK segera mengajukan upaya hukum PK atas vonis lepas mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. ICW juga meminta lembaga antirasuah untuk menyelidiki sanksi MA kepada hakim kasasi Syamsul Rakan Chaniago yang memutus kalau kasus SKL BLBI Syafruddin Temenggung merupakan administratif.

“KPK kita minta untuk segera lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (9/10).

Menurut Kurnia, jaksa pada KPK bisa mengajukan PK dengan mengacu pada Pasal 263 Ayat 3 KUHAP. Menurutnya, pasal tersebut merupakan landasan yang kuat bagi komisi antirasuah untuk mengajukan upaya hukum luar biasa.

“Pada (Pasal 263) ayat 3 disebutkan bahwa atas dasar alasan sama sebagaimana pada ayat 2 terhadap putusan hukum tetap, atau inkrah tetap, dapat dilakukan PK, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan dinyatakan terbukti, akan tetapi tak diikuti putusan pemidanaan,” ucap Kurnia.

Selain itu, Kurnia mendesak agar KPK bisa menyelidiki sanksi terhadap hakim MA Syamsul Rakan Chaniago apakah ada dugaan transaksi antara pengacara dan hakim itu. Sebab MA menyebut, Syamsul melakukan pertemuan dengan salah satu pengacara Syafruddin, Ahmad Yani.

“KPK harus dalami pertemuan yang dilakukan oleh kuasa hukum SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) dengan hakim Caniago. Pertanyaannya, apakah dalam pertemuan itu ada transaksi-transaksi tertentu, sehingga mempengaruhi putusan yang telah dijatuhkan di tingkat kasasi atau melepas Temenggung,” pungkasnya.

Diketahui, putusan lepas Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi. Namun, kasasi yang diajukan Syafruddin dikabulkan MA. Sehingga mantan Kepala BPPN itu dilepaskan dari masa kurungannya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads