alexametrics

Kembali Diperiksa KPK, Eni Mengaku Ditanya Soal Melchias Mekeng

10 Oktober 2019, 16:07:52 WIB

JawaPos.com – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terpidana kasus proyek PLTU Riau-1 ini dicecar sejumlah hal yang pernah ditanyakan ketika menjalani persidangan.

Eni kali ini diperiksa untuk kasus dugaan suap terminasi kontrak (PKP2B) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tersangka Samin Tan, selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.

“Pertanyaannya masih yang dulu, mungkin penyidik perlu konsistensi dari jawaban-jawaban saya, itu saja. Jadi masih yang sama dan itu semuanya sudah saya berikan keterangan di persidangan juga,” kata Eni usai diperiksa penyidik KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Selain itu, politikus perempuan Golkar ini juga ditelisik penyidik soal dugaan keterlibatan mantan Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM.

“Ditanyakan memang karena itu sudah yang lalu sudah ditanyakan dan sudah jelas di persidangan saya yang lalu,” jelas Eni.

Diketahui, Mekeng sudah dicegah KPK ke luar negeri dalam perkara ini. Ia dicegah sejak Selasa (10/9) hingga enam bulan ke depan. Mekeng juga sudah dipanggil empat kali sebagai saksi oleh KPK. Namun Mekeng selalu mangkir dari panggilan tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus ini. Samin Tan diduga menyuap Eni Maulani Saragih.

Samin Tan diduga memberikan suap Rp 5 miliar kepada Eni. Uang tersebut diberikan terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubata (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM.

Terkait kasus ini, Samin Tan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads