alexametrics

KPK Berharap MA Tolak Peninjauan Kembali Setya Novanto

10 September 2019, 12:36:59 WIB

JawaPos.com – Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanuddin meminta majelis hakim untuk menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi kasus proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto. Jaksa KPK menilai permohonan PK yang diajukan Novanto tidak berdasar alasan hukum.

Jaksa KPK meyakini, permohonan PK Novanto tidak beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c KUHAP tentang alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan PK.

“Kami mohon supaya majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon PK terpidana Setya Novanto,” kata Burhanuddin dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (10/9).

Burhanuddin memandang, alasan permohonan PK Novanto terkait adanya kekhilafan dalam putusan 15 tahun penjara terhadap Novanto tidak berdasar. Bahkan dalam permohonannya, Novanto membantah menerima uang sebesar USD 7,3 juta dari Anang Sugiana Sudiharjo selaku Dirut PT Quadra Solution melalui perantara Made Oka Masagung.

Namun, jaksa menilai upaya permohonan itu telah dirancang dengan mulanya ada hal-hal baru yang diungkapkan oleh terpidana kasus korupsi e-KTP Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dalam persidangan keduanya.

“Hal-hal tersebut hanyalah kebohongan dan muslihat,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa alias peninjauan kembali (PK) terkait vonis 15 tahun perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Novanto mengharapkan majelis hakim dapat memutus bebas terkaik perkara yang menjeratnya.

“Pokoknya yang terpenting, harapannya (diputus bebas) kita serahkan kepada yang mulia,” kata Novanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/8).

Sementara itu, kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail menyatakan, adanya kekhilafan dalam putusan 15 tahun penjara terhadap kliennya. Dia mengklaim, Novanto tidak menerima uang sebesar USD 7,3 juta dari Anang Sugiana Sudiharjo selaku Dirut PT Quadra Solution melalui perantara Made Oka Masagung.

“Pokok dari novum ini kan seolah olah dikatakan bahwa ada sejumlah uang yang diterima dari pak Anang diserahkan kepada pak Made Oka Masagung. Padahal ada transaksi pengembalian uang seperti dikemukakan oleh Made Oka Masagung di persidangan,” ujar Maqdir.

Selain itu, Maqdir juga menyoal terkait putusan majelis hakim yang menerapkan pasal terkait suap. Dia menyebut, penerimaan uang tersebut seharusnya dijerat dengan pasal gratifikasi.

“Seharusnya bukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, ada pasal sendiri menerima hadiah atau janji (gratifikasi),” klaim Maqdir.

Untuk diketahui, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara serta diwajibkan ‎membayar denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Selain itu, hakim Pengadilan Ti‎pikor juga mengganjar Setnov untuk membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat yang apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Bila hartanya tidak mencukup maka akan diganti pidana 2 tahun penjara.

Atas putusan tersebut, Setya Novanto maupun Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengajukan banding‎. Berdasarkan aturan PK, Setnov diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK walaupun tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Setnov sendiri telah menjalani masa hukuman sekira satu tahun setelah divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads