OTT Suap PLTU Riau-1

Mangkir, Direktur PLN Ini Mengaku Tak Dapat Surat Panggilan KPK

10/09/2018, 19:16 WIB | Editor: Kuswandi
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak, saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Dua saksi yang rencananya akan diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 mangkir dari panggilan penyidik KPK. Mereka antara lain, Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman yang akan diperiksa untuk tersangka Johannes BudiSutrisno Kotjo. Selain itu, ada Direktur PT Isargas Iswan Ibrahim, yang rencananya akan diperiksa untuk Idrus Marham.  

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, Syofvi Felienty Roekman akan dijadwalkan ulang karena mengaku belum menerima surat panggilan. "Yang bersangkutan mengaku belum menerima panggilan maka penyidik menjadwalkan ulang,"jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/9).

Sedangkan, untuk saksi Iswan Ibrahim, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui alasan ketidakhadiran Iswan. "Sampai saat ini belum ada informasi kenapa yang bersangkutan ada tidak memenuhi panggilan," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, KPK menetapkan tersangka terhadap Idrus Marham.

Idrus terbukti menerima uang terkait penerimaan janji dan hadiah dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Mantan Sekjen Golkar ini juga aktif dan memiliki andil mengetahui penerimaan uang yang diterima Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Kotjo sebanyak Rp 4 Miliar pada bulan November-Desember 2017 dan bulan Januari-Juni sebanyak Rp 2,25 Miliar.

IM juga berperan sebagai pendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agrement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga mendapatkan komitmen fee sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Kotjo bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Atas perbuatan itu, Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelum Idrus, KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi