ICW: Harusnya Roy Suryo Sadar Barang itu Bukan Miliknya, tapi Negara

10/09/2018, 21:00 WIB | Editor: Estu Suryowati
Roy Suryo kembali menerima surat cinta untuk pengembalian barang milik negara (BMN). Kuasa hukum Roy, Tigor Simatupang mengatakan, kliennya sudah mengembalikan BMN sejak 2014. (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyarankan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo segara menyerahkan barang milik negara (BMN) yang belum dikembalikan. Diharapkan, Roy dapat bersikap kooperatif dengan pemerintah untuk menyelesaikan inventaris negara tersebut.

"Seharusnya Roy Suryo kooperatif tanpa harus menunggu instruksi dari SBY. Harusnya dia secara sadar untuk menyerahkan itu karena itu bukan hak milik yang bersangkutan. Itu milik negara," kata Donal di Jakarta, Senin (10/9).

Menurut Donal, langkah yang ditempuh Menpora Imam Nahrawi untuk menyurati Roy Suryo bukan keinginan pemerintah. Melainkan Kemenpora menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (24/7). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

"Sulit kalau pemerintah menuding tanpa sesuatu dasar, apalagi yang disampaikan oleh Menpora itu kan hasil audit BPK. Jadi, bukan suara dari pemerintah sebenarnya, tapi adalah hasil audit BPK," ucap Donal.

Donald menilai, jika Roy Suryo tidak mengembalikan barang milik negara, maka akan menjadi preseden buruk bagi pejabat negara lain. Tidak tertutup kemungkinan, pejabat negara akan mengikuti Roy Suryo mengambil BMN setelah tidak menjabat sebagai penyelenggara negara.

"Besok-besok orang habis jadi kepala dinas ambil saja mobil dinasnya. Itu akan jadi banyak preseden buruk bagi pemerintahan termasuk bagi Demokrat sendiri," pungkasnya.

Kemenpora menyurati Roy Suryo untuk segera mengembalikan BMN selama menjabat sebagai Menpora pada 15 Januari 2013 hingga 20 Oktober 2014. Dalam Surat Menpora Nomor 1711/MENPORA/INS/VI/2016 tahun 17 Juni 2016, terdapat sejumlah rincian barang yang belum dikembalikan Menpora.

Contohnya, meja rapat seharga Rp 70,4 juta, sejumlah meja komputer dengan nilai termahal Rp 5.950.000, sejumlah kasur dengan harga termahal Rp 78.850.000, sejumlah televisi dengan harga paling mahal Rp 62.950.000 serta ratusan kamera dan perlengkapan studio.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi