alexametrics

Garap Kasus PLTU Riau-1, KPK Panggil Direktur PLN

10 September 2018, 13:47:40 WIB

JawaPos.com – KPK terus mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Untuk mendalami peran dari Johannes Budisutrisno KOtjo (JBK), pemegang saham Blackgold Natural Resources, lembaga superbodi itu memanggil Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvi Felienty Roekman.

“Yang bersangkutan (Syofvi Felienty Roekman, red) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JBK,” ujarJuru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Senin (10/9).

Selain direktur PLN, lembaga Antirasuah itu juga menjadwalkan pemeriksaan untuk Mah Riana selaku Direktur PT Global Energi Manajemen. Keterangan Mah Riana diambil untuk tersangka JBK.

Garap Kasus PLTU Riau-1, KPK Panggil Direktur PLN
Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvi Felienty Roekman dipanggil KPK untuk diperiksa kasus dugaan suap pada proyek pembangunan PLTU Riau-1 (Issak Ramadhani/JawaPos.com)

Sementara untuk tersangka Idrus Marham, KPK memanggil PT Asmin Koalindo Tuhup Nine Afwani dan Direktur PT Isargas Iswan Ibrahim. Namun, Febri belum merinci perihal informasi apa yang akan digali terhadap saksi-saksi tersebut.

Diketahui, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Mereka Eni Maulani Saragih (EMS), mantan anggota Komisi VII DPR dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK). Dalam kasus itu EMS merupakan penerima suap dan JBK pemberi suap

Dalam kasus ini Eni disebut menerima komitmen fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes. Penerimaan itu dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda. Terakhir penerimaan uang Eni sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (ipp/JPC)


Close Ads
Garap Kasus PLTU Riau-1, KPK Panggil Direktur PLN