JawaPos Radar

Bongkar Kasus Suap PLTU Riau-1, Eni Saragih: Saya Sampaikan Apa Adanya

10/09/2018, 21:21 WIB | Editor: Kuswandi
Eni Saragih
Eni Saragih saat akan menjalani penahanan perdana (Issak Ramadhan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Tersangka Eni Maulani Saragih kembali menjalankan proses pemeriksaan terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Kali ini, Eni mengaku diperiksa sebagai saksi untuk mantan Mensos Idrus Marham.

"Tadi saya diperiksa sebagai saksinya pak Idrus Marham. Ya masih mendalami, apa namanya, penyidikan kemaren juga ya," ungkapnya usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/9).

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengaku penyidik mencecarnya perihal pertemuan yang berkaitan dengan kasus ini. Ketika disinggung apa pertemuan yang dimaksud dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati, politikus Golkar ini menegaskan semua informasi sudah disampaikan kepada penyidik.

"Kalau saya sampaikan di sini kayaknya nggak cukup waktunya 5 menit 10 menit, pasti lama, dan pasti nanti nyampainya akan berbeda," ujarnya.

"Tetapi semua hal, pertemuan, saya mencoba untuk menyampaikan kepada penyidik secara kooperatif,secara detail sudah disampaikan ke penyidik" sambungnya.

Bahkan, Eni mengklaim dirinya sama sekali tidak menarik pihak manapun dalam kasus yang membelitnya. Menurutnya, semua informasi yang diceritakan pada penyidik sesuai dengan fakta.

"Saya menyampaikan apa adanya, saya tidak menarik-narik orang juga," tukasnya.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau-1. Mereka yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima suap dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Sebagai pihak penerima, Eni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up