JawaPos Radar

Sidang Kasus SKL BLBI

Tim PH Syafruddin Sebut BPPN Bertanggung Jawab Hutang Petani Tambak

10/07/2018, 01:00 WIB | Editor: Kuswandi
Syafruddin Arsyad Temenggung
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani tahap dua beberapa waktu lalu (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Dalam persidangan terdakwa Surat Keterangan Lunas (SKL) obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung terdapat sejumlah fakta kalau kredit hutang petambak di Lampung telah di jamin oleh PT Dipasena Citra Darma (PT DCD) sebesar Rp 3,55 triliun.

Pengacara Syafruddin, Ahmad Yani menilai, aset PT DCD dan PT Wahyu Mandiri (PT WM) terkait pelaku usaha Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) asetnya telah diberikan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sehingga dia berpendapat BPPN yang seharusnya menjamin hutang petambak.

"Menyangkut masalah belum ada penyerahan secara legal itu adalah administratif oleh audit BPK, kapan saja BPPN punya waktu untuk mengganti," kata Yani di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (9/7).

BPPN pada 27 April 2000 memutuskan utang petambak yang dapat ditagih adalah Rp1,34 triliun dan utang yang tidak dapat ditagih yaitu Rp3,55 triliun diwajibkan untuk dibayar kepada pemilik atau pemegang saham PT DCD dan PT WM. Namun Sjamsul Nursalim juga tidak bersedia memenuhi kewajiban itu karena menilai kredit itu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Oleh karena itu, Yani menganggap aset PT DCD telah diserahkan ke BPPN, sehingga BPPN yang seharusnya bertanggung jawab demi kelancaran petani tambak.

"Jadi nggak bisa dimintakan ke Sjamsul Nursalim, karena semua sudah dibawa ke BPPN," tegas Yani.

Sebelumnya, Kepala Divisi Penyelesaian Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Yusak Kasan menyatakan, PT Dipasena Citra Darma (PT DCD) menjamin kucuran kredit kepada para petani tambak di Provinsi Lampung.

"Adanya legal opinion itu membahas penjaminan PT DCD sebagai penjamin inti terhadap plasma (petani tambak) yang tidak serta merta," ucap Yusak di dalam persidangan.

Kendati demikian, dalam perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) Yusak tidak mengetahui, apakah BPPN dapat menagih kepada PT DCD terkait hutang petani tambak atau tidak.

"Perjanjiannya menjamin di bilang tidak serta merta ada langkah-langkahnya untuk bisa menggali penjaminan itu. Jadi apakah bisa menagih ke PT DCD atau tidak tergantung enforcement perjanjian itu," jelas Yusak

Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik Bank Dagang Negara (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim melakukan dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

Dalam perkara ini, BDNI salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. Berdasarkan perhitungan BPPN, BDNI per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up