JawaPos Radar

Tim Pengacara Syafruddin Kecewa KPK Telah Beropini Dalam Kasus BLBI

10/07/2018, 10:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
Tim Pengacara Syafruddin Kecewa KPK Telah Beropini Dalam Kasus BLBI
Yusril Ihza Mahendra mendampingi tersangka kasus BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung di KPK, Jakarta, Rabu (18/4). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Tim pengacara terdakwa Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT), Ahmad Yani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beropini dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Yani, pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan juru bicara KPK Febri Diansyah yang menyimpulkan dakwaan terhadap kliennya adalah tidak lazim. Dia menilai, hal itu harus dibuktikan dalam persidangan.

"Mereka hadir di persidangan juga tidak. Bagaimana bisa menyimpulkan? Itu namanya dia sudah bermain opini. Institusi penegak hukum tidak boleh bermain opini, dia harus berdasarkan fakta-fakta," kata Yani di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (9/7) kemarin.

Tim Pengacara Syafruddin Kecewa KPK Telah Beropini Dalam Kasus BLBI
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang disebut oleh tim pengacara Syafruddin Arsyad Tumenggung telah beropini dalam kasus BLBI. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

Oleh karena itu, Yani menilai tidak sepantasnya pimpinan lembaga penegak hukum seperti KPK berbicara hal yang belum terbukti dalam fakta persidangan. Salah satu fakta baru yang terkuak dalam sidang kemarin adalah kliennya ternyata tidak terlibat dengan penanganan penyelesaian BLBI.

Pemberian SKL semata-mata mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat dari dua pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie dan Abdurrahman Wahid. Saat itu, BPPN diketuai oleh Glenn Yusuf, yang memberikan release and discharge (R&D) kepada obligor yang telah memenuhi kewajibannya sesuai MSAA.

"SAT menjadi Ketua BPPN pada April 2002. Maka dia bukanlah pejabat yang berwenang saat itu, melainkan Glenn Yusuf. Kalau masalah ini yang dijadikan pangkal tolak dari peradilan perkara SAT adalah tidak tepat atau salah alamat," katanya.

"Karena penyelesaian melalui MSAA dan penegasannya pada R&D menyatakan jikalau ada masalah dalam penyelesaian BLBI ini harus diputuskan melalui pengadilan perdata, bahkan juga tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun," jelas Yani.

Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik Bank Dagang Negara (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim diduga melakukan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI yang merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

Dalam perkara ini, BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. Berdasarkan perhitungan BPPN, BDNI per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp 47,258 triliun.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp 18,85 triliun, termasuk di dalamnya utang Rp 4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up