JawaPos Radar

Tegas! KPK Minta Tim Pengacara Terdakwa SKL BLBI Fokus di Persidangan

10/07/2018, 15:04 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan tim penasihat hukum terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) untuk fokus pada pembuktian persidangan. Sehingga tidak menuding KPK membentuk opini pada kasus BLBI. Ihwal adanuya hal ini dikatakan juru bicara KPK, Febri Diansyah.

"Tentang terbukti atau tidak nanti hakim yang akan menentukan. KPK mengajak agar kita sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (10/7).

Menurut Febri, persidangan perkara SKL BLBI dapat dilihat secara terbuka dan disimak oleh publik. KPK tentu akan memperjuangkan agar dakwaan terbukti di pengadilan. Karena hal itu memang menjadi tugas dari JPU di persidangan.

"Masyarakat juga memiliki hak mengetahui perkembangan persidangan dan penanganan kasus ini. Karena kasus BLBI adalah kasus dengan kerugian negara sangat besar, yang diduga Rp 4,58 triliun. Publik pun sering bertanya tentang perkembangan penanganan kasus ini," ujar Febri.

Oleh karena itu, KPK meyakini satu persatu dakwaan KPK terbukti, khususnya terkait perbuatan Syafruddin. "Sampai saat ini sekitar 19 saksi telah diperiksa dalam kasus ini di persidangan. KPK serius dalam menangani kasus ini, karena itu kehati-hatian menjadi hal krusial," ucapnya.

Sebelumnya, tim pengacara terdakwa Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT), Ahmad Yani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beropini dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Yani, pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan juru bicara KPK Febri Difansyah yang dengan sederhananya menyimpulkan dakwaan terhadap kliennya telah terbukti adalah tidak lazim. Dia menilai, hal itu harus dibuktikan dalam persidangan.

"Mereka hadir di persidangan juga tidak, bagaimana bisa menyimpulkan, itu namanya dia sudah bermain opini. Institusi penegak hukum tidak boleh bermain opini, dia harus berdasarkan fakta-fakta," kata Yani di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (9/7) kemarin.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up