alexametrics

Hukuman Dikorting, Edhy Prabowo Dianggap Berjasa Untuk Para Nelayan

10 Maret 2022, 17:58:53 WIB

JawaPos.com – Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) resmi memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara.

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menjelaskan bahwa Majelis Hakim Kasasi MA melihat ada judex facti di Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan Pengadilan Tipikor tingkat banding. Kata dia, di Pengadilan Tipikor tersebut tidak mempertimbangkan faktor-faktor meringankan Edhy Prabowo.

“Sebagaimana di dalam putusannya bahwa ada kekurangan dalam putusan judex facti, yaitu kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa,” ujar Andi dalam jumpa pers di Kantor MA, Jakarta, Kamis (10/3).

Andi mengungkapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan vonis kasasi kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut. Salah satunya, hakim melihat Edhy Prabowo telah memberikan harapan bagi nelayan di Indonesia.

“Hakim tingkat kasasi melihat faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan Dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan,” katanya.

Ia menuturkan, Edhy Prabowo mencabut peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56/permen-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat yaitu ingin memberdayakan nelayan dan juga untuk dibudidayakan karena lobster Indonesia sangat besar,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tersebut eksportir disyaratkan untuk memperoleh Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL. Sehingga itu dianggap bahwa Edhy memperhatikan nelayan.

“Sehingga jelas perbuatan terdakwa tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khusus nelayan kecil. Nah itu jadi ada regulasi yang kedua. Putusan lama lalu membuat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12,” ungkapnya.

Hal lain yang diperbaiki adalah terkait pidana yang dituduhkan kepada Edhy Prabowo dan pidana tambahan berupa hak pencabutan untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun dihitung setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

“Sedangkan amar selebihnya itu tetap berlaku. Seperti uang pengganti, itu tidak diperbaiki. Jadi yang diperbaiki hanya pertimbangan pokoknya dari 9 tahun menjadi 5 tahun, kemudian pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik menjadi 2 tahun menurut majelis hakim kasasi,” ungkapnya.

Diketahui, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dengan sangkaan menerima suap terkait ekspor benih bening lobster atau benur pada 2020 lalu.

Ia diadili dan dituntut jaksa KPK untuk dihukum selama 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benur.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara serta pencabutan hak politik selama 3 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan serta pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar dan 77.000 dolar AS kepada Edhy Prabowo dalam persidangan 15 Agustus 2021.

Bahkan di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat vonis Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara pada 21 Oktober 2021 lalu.

Namun pada 9 Maret 2022, Majelis Kasasi MA mengurangi 4 tahun vonis Edhy Prabowo dari Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjadi pidana 5 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 2 tahun.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads