alexametrics

Gugat Jokowi dan Firli, Eks Pegawai KPK Berharap Hakim PTUN Kabulkan

10 Maret 2022, 14:10:27 WIB

JawaPos.com – Sebanyak 49 mantan pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri gugatan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka menggugat pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun sidang perdana tersebut digelar di PTUN, Pulo Gebang, Jakarta Timur. Agenda sidang adalah pemeriksaan persiapan.

“Hari ini, Kamis 10 Maret 2022, perwakilan eks-pegawai KPK menghadiri sidang perdana gugatan PTUN dengan agenda pemeriksaan persiapan,” ujar Sekretaris Jenderal IM57+ Lakso Anindito kepada wartawan, Kamis (10/3).

Lakso berharap di sidang perdana ini, permohonan dari 49 eks pegawai lembaga antirasuah tersebut bisa diterima oleh majelis hakim.

“Kami berharap bahwa permohonan kami dapat diterima dan diputuskan dengan seadil-adilnya,” katanya.

Menurut Lakso, gugatan PTUN yang ditujukan ke Presiden Jokowi, pimpinan KPK dan Kepala BKN karena mereka tidak melakukan rerkomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman. Pasalnya sudah terbukti adanya pelanggaran dan maladministrasi dalam proses TWK tersebut.

“Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang menemukan 11 pelanggaran HAM, dan penyelidikan Ombudsman RI yang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum serta maladministrasi,” ungkapnya.

Karena itu, KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi harus memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip ketaatan pada asas, aturan hukum, objektifitas, transparansi dan akuntabilitas digunakan dalam urusan sekecil apapun di lembaga antirasuah.

“Hanya dengan begitu independensi, transparansi dan keberlanjutan pemberantasan korupsi dapat terus terjaga. Sudah sepatutnya pula KPK menjadi contoh bagi praktik birokrasi berintegritas dan profesional,” tuturnya.

Lakso menuturkan, selama proses hukum, eks-pegawai KPK didampingi oleh kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), AMAR Law Firm and Public Interest Law Office, LBH Muhammadiyah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Visi Law Office serta para tokoh nasional seperti Asfinawati, Busro Muqqodas dan Saor Siagian.

Sebelumnya, mantan pegawai lembaga antirasuah menggugat pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Jokowi ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terkait dengan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT dan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, mantan pegawai KPK meminta hakim memerintahkan para tergugat yakni, pimpinan KPK, Presiden Jokowi dan Kepala BKN menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang adanya pelanggaran, maladministrasi dalam proses pengalihan pegawai menjadi ASN.

Hakim juga diminta untuk menyatakan para tergugat bersalah karena tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait proses peralihan pegawai. Para tergugat juga diminta membayar kerugian para penggugat sejak penghentian berlangsung.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini: