alexametrics
DPRD Bekasi Dibiayai Pelesiran ke Luar Negeri

KPK: Jika dalam Rangka Tugas, Tak Tepat Bawa Keluarga Apalagi Dibiayai

10 Januari 2019, 10:26:16 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dugaan pembiayaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk wisata ke luar negeri terkait kasus dugaan suap Meikarta tengah ditelusuri. Sebab, pembiayaan itu diduga ada kaitannya dengan revisi Perda Tata Ruang terkait Meikarta ini.

“Kami menduga anggota DPRD ataupun keluarganya ini dibiayai untuk pergi liburan atau wisata ke salah satu negara. Dan dalam konteks inilah kami menelusuri lebih lanjut keterkaitan-keterkaitan dengan kewenangan DPRD untuk merumuskan aturan-aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (10/1).

Menurut Febri, aturan terkait tata ruang di Kabupaten Bekasi ini menjadi salah satu kendala proyek Meikarta. Dia juga mengatakan, ada pengembalian duit sekitar Rp 100 juta dari beberapa anggota DPRD. Tapi, dia juga enggan membeberkan nama-nama tersebut.

“Kami menduga dalam kasus terkait dengan proyek Meikarta ini sejak awal aspek aturan tata ruang merupakan salah satu kendala atau problem yang menjadikan perizinan meikarta diduga bermasalah di Kabupaten Bekasi ini yang perlu kami telusuri lebih lanjut,” paparnya.

Dia juga mengungkapkan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama keluarga jalan-jalan ke salah satu negara yang ada di Asia. Namun, mantan aktivis ICW ini tak menjelaskan negara mana yang dimaksud.

“Beberapa anggota DPRD dan keluarganya ke kawasan wisata di salah satu negara di Asia. Jadi, itu tentu perlu kami dalami, karena pada prinsipnya kalau misalnya ada penugasan tentu tidak tepat juga membawa keluarga apalagi kalau sampai dibiayai,” jelas Febri.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan sembilan orang tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.
Empat dari sembilan tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan.

Keempatnya merupakan para tersangka yang diduga sebagai pemberi, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Dalam dakwaan keempat orang itu, ada total uang Rp 16 miliar dan SGD 270.000 yang mengalir ke sejumlah pejabat di Pemkab Bekasi.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Intan Piliang



Close Ads
KPK: Jika dalam Rangka Tugas, Tak Tepat Bawa Keluarga Apalagi Dibiayai