JawaPos Radar

Abdul Malik Penuhi Panggilan KPK, Zudan Minta Penjadwalan Ulang

Kasus Korupsi E-KTP

09/07/2018, 15:07 WIB | Editor: Estu Suryowati
Abdul Malik Penuhi Panggilan KPK, Zudan Minta Penjadwalan Ulang
KASUS E-KTP. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Senin (9/7) menjadwalkan pemeriksaan terhada mantan anggota DPR Abdul Malik dan sejumlah pejabat Kemendagri. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Mantan anggota DPR Abdul Malik Haramain memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/7). Abdul Malik diperiksa sebagai saksi tersangka Markus Nari, dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Setibanya di gedung KPK, Abdul yang mengenakan setelah batik warna cokelat enggak berkomentar banyak terkait pemeriksaan tersebut. Abdul nampak didampingi salah seorang rekannya.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka Markus Nari," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Selain Abdul Malik, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka yakni staf PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Achmad Purwanto, Kabiro Perencanaan Kemendagri 2004-2010 Yuswandi A Temenggung, Kasubag Sistem dan Prosedur Ditjen Dukcapil Kemendagri Endah Lestari dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh.

Namun, lanjut Febri, Zudan belum bisa memenuhi panggilan KPK, dan meminta penjadwalan ulang. Informasi itu didapatkan Febri dari sebuah surat yang dikirimkan pihak Zudan.

"Selain 4 saksi untuk MN (Markus Nari) di atas, Prof Zudan Kemendagri juga dijadwalkan diperiksa hari ini. Namun, telah mengirimkan surat ke KPK dan akan dijadwalkan ulang minggu depan," jelasnya.

Dalam kasus ini, Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Dia diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Markus diduga meminta uang kepada pejabat Kemendagri, Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar.
KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka pada Rabu (19/7/2017).

Atas perbuatannya, Markus disangkakan Pasal 3 atau 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up