alexametrics

Ahli Jelaskan Pasal ITE dalam Kasus Hoax Ratna Sarumpaet

9 Mei 2019, 12:50:58 WIB

JawaPos.com – Saksi ahli  Informasi dan Transaksi Elektronik Teguh Arifiyadi dihadirkan dalam sidang terdakwa kasus berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet. Dalam sidang itu, dia menjelaskan soal penggunaan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menjerat ibunda dari Atiqah Hasiholan itu.

Saksi ahli yang menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi itu menjelaskan Pasal 28 ayat 2 diambil dari pasal 156, 156a dan 157 KUHP berisikan tentang penyebaran  informasi yang menimbulkan kebencian kelompok tertentu berdasarkan SARA.

Dalam Pasal 28 ayat 2 terdapat tiga kriteria yaitu mentransmisikan, mendistribusikan dan dapat diakses. Arti mentransmisikan dari satu perangkat hanya dikirim ke satu perangkat lain. Mendistribusikan artinya dari satu pengirim dikirimkan ke banyak penerima dalam waktu yang bersamaan (broadcast). Sedangkan dapat diakses artinya menciptakan kondisi di mana kondisi tidak dapat dilihat jadi bisa dilihat.

“Prinsipnya tadi untuk disebut kata-kata menyebarkan selain dengan sistem elektronik, harus terpenuhi tiga hal tadi, mentransmisikan, mendistribusikan dan dapat diakses,” tutur dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Ratna Sarumpaet saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)

Dalam sidang tersebut kuasa hukum Ratna pun menanyakan kepada Teguh apakah ketika satu orang menyampaikan kebohongan melalui akun pribadi ke akun orang lain termasuk penyebar hoax. Teguh pun menjelaskan jika orang tersebut hanya mentransmisikan dan bukan mendistribusikan.

“Kita ukur parameternya, mentransmisikan iya dia mentransmisikan tapi apa dia mendistribusikan? Pasal 157 KUHP konteks penyebaran adalah broadcasting, waktunya harus sama. Yang paling penting menyebarkan untuk diketahui publik, fakta integratenya adalah untuk diketahui secara umum,” tuturnya.

Menurut Teguh jika seseorang hanya masuk kategori mentransmisikan saja maka tidak dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat 2. Kemudian jaksa penuntut umum pun menanyakan kepada Teguh soal pengertian lebih dari dua orang yang mengacu pada Pasal 156 KUHP dalam konteks ITE.

Teguh pun menjawab lebih dari dua orang dalam pasal tersebut adalah publik yang artinya tidak saling kenal antara si penyebar hoax dengan si penerima hoax. “Kalau ITE patokannya publik, publik itu adalah orang yang dasarnya tidak dikenal. Kalau kita punya grup WA itu kategorinya bukan publik karena terbatas dan saling mengenal,” ucapnya.

Editor : Bintang Pradewo