alexametrics

Tak Terima Divonis 7 Tahun Penjara, Irwandi Yusuf Akan Ajukan Banding Hingga PK

9 April 2019, 10:25:51 WIB

JawaPos.com – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf akan mengajukan banding atas vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Senin (8/4) malam. Irwandi menegaskan dirinya tidak bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi yang didakwakan kepadanya.

“Tuntutan sampai ke vonis dilakukan berdasarkan asumsi, berdasarkan hal misterius. Saya tidak tahu parameter apa pokoknya ada yang tidak benar,” kata Irwandi ditemui di PN Tipikor Jakarta, Senin (8/4) malam.

Eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini mengaku putusan yang dijatuhkan majelis hakim tidak tepat dirinya merasa dizalimi. “Saya mohon kepada Allah supaya membalas kezaliman dan bagi yang bukan beragama Islam karma kembali ke yang bersangkutan,” tegas Irwandi.

Sementara itu, tim kuasa hukum Irwandi, Paparang menyatakan putusan 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan belum final. Irwandi bersama tim kuasa hukum akan mengajukan banding.

“Pengadilan Tipikor menjadi momok bahwasnya pencari keadilan itu yang namanya terdakwa dihadapakan wajib harus dihukum, tidak. Kami akan melawan putusan ini bukan cuma Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal juga akan melawan putusan ini,” ungkap Paparang.

Menurutnya, jika pada tingkat banding tidak menang. Irwandi bersama tim kuasa hukum akan mengajukan perlawanan hukum pada tingkat kasasi.

“Kalaupun ada upaya hukum lain, kami akan tempuh sampai upaya tertinggi untuk putusan ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim menilai, Irwandi terbukti menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.

Selain itu, Irwandi juga dinilai terbukti menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar dan dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp32,45 miliar.

Majelis hakim mencabut hak politik Irwandi selama tiga tahun. Pencabutan hak politik itu setelah Irwandi menjalani pidana pokok.

Majelis hakim juga memvonis orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri dengan hukuman 5 tahun penjara penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga kurungan. Selain itu, Hendri Yuzal selaku staf Gubernur Aceh dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara 4 tahun denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan Irwandi bersama Saiful Bahri dan Hendri Yuzal tidak mendukung pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Namun untuk hal yang meringankan, Irwandi dan kedua stafnya berlaku sopan selama persidangan dan membantu perdamaian di Aceh.

Atas perbuatannya, Irwandi melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara atas tindakan suap yang dia lakukan, Irwandi dituntut melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads