JawaPos Radar

ICW:Rekrut Penyidik Purna Tugas, Pimpinan KPK Berpotensi Langgar Hukum

09/04/2018, 16:35 WIB | Editor: Kuswandi
Emerson Yuntho
Peneliti ICW Emerson Yuntho (Dok. Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menyebut ada kegaduhan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini terjadi akibat adanya kabar, lembaga ini diam-diam menerima pengusulan kembali diterimanya mantan penyidik yang sudah purna tugas menjadi salah satu penyidik di Kedeputian Penindakan. Jika informasi benar ini maka Pimpinan KPK berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (PP SDM KPK).

"Berdasarkan PP SDM KPK pada intinya menyebutkan syarat batasan waktu pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK adalah paling lama 10 tahun," kata Emerson, dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com, Senin (9/4).

ICW mengingatkan Pimpinan KPK untuk tidak bertindak ceroboh dan tidak melakukan pelanggaran hukum dalam proses pengangkatan penyidik KPK. Pada sisi lain, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pimpinan KPK juga memiliki konsekuensi terhadap potensi pelanggaran terhadap UU KPK dan potensi pelanggaran etik sebagai pimpinan KPK.

"Pasal 15 huruf d UU KPK menyebutkan KPK berkewajiban menegakkan sumpah jabatan. Salah satu sumpah jabatannya adalah Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia” jelasnya.

Selanjutnya dalam Pasal 15 huruf e UU KPK pada intinya menyebutkan KPK berkewajiban menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas.

Selain perihal rekruitmen penyidik KPK yang telah purna tugas, ICW juga menyoroti kebijakan pimpinan KPK yang melakukan proses rekruitmen pejabat penting lain di KPK seperti Direktur Penuntutan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak transparan dan akuntabel.

"Pimpinan KPK terkesan berupaya menjauhkan publik untuk terlibat dalam memberikan masukan terhadap calon-calon direktur penuntutan KPK," ketusnya.

Menurut Emerson, sangat memalukan jika pimpinan lembaga penegak hukum mengambil keputusan secara melawan atau melanggar hukum. Oleh karena itu, sebaiknya Pimpinan KPK tidak merusak tatanan organisasi di internal KPK atau memaksakan diri mengambil kebijakan secara melanggar hukum hanya untuk berkompromi atau menyenangkan hati segelintir pihak tertentu yang justru diragukan loyalitas dan komitmennya terhadap KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

"ICW meminta pimpinan KPK untuk membatalkan rencana pengangkatan penyidik di Deputi Penindakan KPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan KPK harus memastikan bahwa proses rekruitmen di internal KPK (pegawai, penyidik maupun pejabat) berjalan sesuai dengan koridor hukum dan dilakukan secara transparan serta akuntabel," tukasnya.

Dia juga menegaskan Pimpinan KPK tidak merusak tatanan organisasi di internal KPK atau memaksakan diri mengambil kebijakan secara melanggar hukum.

Dia juag menyebut perihal tindakan tersebut untuk menyenangkan hati segelintir pihak tertentu yang justru diragukan loyalitas dan komitmennya terhadap KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

"ICW meminta pimpinan KPK untuk membatalkan rencana pengangkatan penyidik di Deputi Penindakan KPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.


Selain itu, tambahnya Pimpinan KPK harus memastikan bahwa proses rekruitmen di internal KPK (pegawai, penyidik maupun pejabat) berjalan sesuai dengan koridor hukum dan dilakukan secara transparan serta akuntabel.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up