alexametrics
Suap Proyek Meikarta

Aher Akui Delegasikan Kadis PMPTSP Bekasi Tanda Tangani Rekomendasi

9 Januari 2019, 20:54:16 WIB

JawaPos.com – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan rampung menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan selama delapan jam terhadap Aher berkaitan dengan salah satu rekomendasi proyek Meikarta yang keluar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat itu dipimpinnya.

Ketika hendak meninggalkan gedung KPK, dia sempat berkomentar sedikit terkait pemeriksaan yang telah dijalaninya. “Alhamdulillah pemeriksaan berjalan lancar,” ujar Aher, sapaan akrab politisi PKS itu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (9/1).

“Intinya tentang saya sebagai gubernur saat itu mengeluarkan keputusan gubernur,” imbuhnya.

Aher menjelaskan, keputusan itu harus keluar karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar, tidak boleh ditandangani oleh gubernur.

Keluarnya keputusan gubernur itu, dikatakan Aher sesuai dengan Peraturan Presiden 97/2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Sehingga, lanjutnya, dalam keputusan itu dia sebagai gubernur menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan rekomendasi.

“Pendelegasian kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk menandatangani rekomendasi tersebut, itu intinya,” tukasnya.

Sementara itu, juru bicara KPK mengatakan, pemeriksaan terhadap Aher dilakukan untuk mendalami dua hal. “Ada 2 hal yang kami dalami saat ini, pertama tentu saja terkait dengan apa yang dilakukan dan bagaimana peran yang bersangkutan ketika menjadi gubernur di Jawa Barat terkait dengan proses perizinan Meikarta,” terangnya.

“Yang kedua, kami juga mengklarifikasi sejauh mana saksi mengetahui adanya dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di Pemprov Jawa Barat terkait dengan hal ini,” sambungnya.

Febri mengatakan KPK mulai menemukan data adanya aliran duit ke sejumlah pihak di Pemprov Jabar terkait proyek Meikarta. Namun, dia tak menyebut detail berapa jumlah aliran dana itu dan siapa saja yang diduga menerima.

“Kami mulai menemukan beberapa data-data dan informasi dan bukti yang baru terkait dengan pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana baik di Pemprov Jabar misalnya ada pejabat-pejabat di sana ataupun dugaan pembayaran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga ke luar negeri. Nah, itu juga sedang dialami oleh KPK,” jelasnya.

Terkait adanya aliran dana itu, Aher mengaku tak ditanya saat diperiksa penyidik KPK. “Kalau aliran itu ditelusuri ya pasti siapa-siapa yang menerima aliran. Saya tidak ditanyakan itu,” tegasnya.

Dalam kasus ini, sebelum nya KPK menetapkan 9 tersangka selain Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pihak yang tengah menjalani proses persidangan di Tipikor Bandung. Namun ada empat tersangka lain yang masih menjalani proses penyidikan. 

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang

Aher Akui Delegasikan Kadis PMPTSP Bekasi Tanda Tangani Rekomendasi