alexametrics

KPK Bakal Lindungi Saksi yang Dilaporkan Haji Isam ke Polisi

8 Oktober 2021, 16:14:11 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan langkah pemilik PT. Jhonlin Baratama Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam yang melaporkan mantan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yulmanizar ke Bareskrim Mabes Polri. KPK memastikan akan melindungi saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan.

Pelaporan Haji Isam terhadap Yulmanizar, karena menganggap keterangan tersebut menuduhnya mempunyai peran dalam kasus suap pajak diduga mencemarkan nama baik.

“Tentu pasti akan dilindungi secara hukum baik oleh KPK maupun LPSK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/10).

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menegaskan, Yulmanizar yang dihadirkan sebagai saksi ke persidangan memiliki hak dan kebebasan untuk membeberkan apapun yang diketahuinya, terkait dengan kasus tersebut. Keterangan Yulmanizar juga tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

“Keterangan yang disampaikan (saksi) adalah apa yang ia alami, ia dengar atau lihat secara langsung,” tegas Ghufron.

Menurut Ghufron, bos PT. Jhonlin Baratama itu dinilai terlalu dini melaporkan Yulmanizar. Pasalnya, keterangan Yulmanizar di persidangan belum tentu berbohong.

Menurut Ghufron, Haji Isam baru bisa melaporkan Yulmanizar jika terbukti berbohong. Itu pun, jika ditemukan bukti yang kuat.

“Kalau ternyata apa yang disaksikan atau pun diterangkan pada kesaksiannya dalam proses hukum ternyata bohong atau tidak benar, maka pihak-pihak yang memiliki yang berkepentingan atau dirugikan atas keterangan tersebut, secara hukum itu memungkinkan untuk kemudian mengadukan, itu sah-sah saja,” cetus Ghufron.

Sebelumnya, bos PT. Jhonlin Baratama Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam melaporkan mantan tim pemeriksa pajak, Yulmanizar ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Rabu (6/10) kemarin. Melalui tim kuasa hukumnya, Junaidi. Haji Isam menganggap keterangan Yulmanizar yang menuduhnya mempunyai peran dalam kasus suap pajak diduga mencemarkan nama baik.

“Demi memulihkan martabat dan nama baik klien kami, kami telah mengajukan laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Yulmanizar, yakni tindak pidana kesaksian palsu di atas sumpah, pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 242, 310, dan/atau Pasal 311 KUHP,” ujar Junaidi, Rabu (6/10).

Sebab dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (4/10), saksi Yulmanizar mengamini adanya perintah dari Haji Isam dalam penurunan nilai wajib pajak PT. Jhonlin Baratama. Bahkan menjanjikan fee Rp 50 miliar, agar kewajiban pajak bisa direkayasa.

Pada saat pertemuan dengan Agus Susetyo ini, dalam penyampaiannya atas permintaan pengondisian nilai SKP PT Jhonlin Baratama disampaikan kepada kami, bahwa ini adalah permintaan langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama yakni Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam untuk membantu pengurusan dan pengondisian nilai SKP tersebut. Apa demikian?,” tanya Jaksa KPK Takdir Suhan.

Mendengar pernyataan Jaksa KPK tersebut, Yulmanizar yang kini merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak mengamini hal tersebut. Dia mengaku melakukan pertemuan dengan pihak dari Jhonlin Baratama, Agus Susetyo. Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan adanya permintaan dari Haji Isam untuk menurunkan nilai ketetapan wajib pajak.

“Iya itu disampaikan oleh Pak Agus,” ucap Yulmanizar.

Jaksa KPK Takdir Suhan juga mencecar soal adanya permintaan tersebut langsung disampaikan kepada pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Hal ini pun dibenarkan oleh Yulmanizar.

“Uang yang disampaikan ke atasan, atasan ini Pak Angin dan Pak Dadan?,” cecar Jaksa Takdir.

“Betul,” pungkas Yulmanizar.

Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap senilai Rp 57 miliar. Suap tersebut untuk merekayasa hasil penghitungan pajak pada sejumlah wajib pajak.

Penerimaan suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB); PT Bank PAN Indonesia (PANIN); serta PT Gunung Madu Plantations (GMP). Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan pajak tiga perusahaan besar tersebut.

Uang suap sebesar Rp 57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak. Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.

Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini: