JawaPos Radar

Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Pimpinan KPK Kecewa

08/03/2018, 14:01 WIB | Editor: Kuswandi
Laode dan Ari Dono
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief bersama Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono dalam acara Rakornis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (8/3). (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif sedikit kecewa perihal capaian indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perseption index (CPI) Indonesia yang stagnan (tetap) ditahun 2017. Padahal, Syarief dan pimpinan KPK lainnya meyakini akan mengalami peningkatan.

"Kasus korupsi di Indonesia tercermin dari CPI kita yang stagnan dari tahun kemarin. Padahal saya optimis CPI naik, namun karena kompositnya ditambah menjadi 9, yaitu bertambahnya komposit hubungan korupsi dengan partai politik, sehingga poinnya tidak naik", ungkap Laode M Syarief, dalam acara Rakornis Polri, di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Kamis (8/3).

Menurut Syarief, fenomena korupsi di Indonesia sangat banyak malahan semakin hari usianya masih muda (korupsi), maka perlu ada tindakan tegas perihal tersebut.

"Berarti para koruptor itu beregenerasi. Kalau kita lihat, mereka semua adalah produk era reformasi," tutur syarief.

Untuk mengikis korupsi, Syarief meminta semua pihak bekerja sama melakukan pemberantasan korupsi,bukan hanya membebankan pada KPK, sebab pekerjaan tersebut lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Saking terstrukturnya dengan baik, korupsi saat ini sangat susah untuk diungkap. Korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa. Namun tidak ada kejahatan yang sempurna, selalu ada celah untuk diungkap,"

Syarief menambahkan, hampir setiap korupsi selalu ada pencucian uang, baik yang canggih maupun yang konvensional. Untuk itu perlu adanya penekanan pelacakan aset.

"Pentingnya pelacakan aset untuk menghilangkan motivasi pelaku kejahatan dan mendukung pemulihan keuangan negara melalui pengembalian aset hasil korupsi ke negara," jelasnya.

Hal ini penting dilakukan pada saat kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, agar pemulihan aset dapat dilakukan.

"Uang itu harus kita lacak agar bisa recovery aset yang pergi," tukasnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up