alexametrics

Selain Kasus Sukiman, Ini 8 Perkara di Papua dengan Kerugian Fantastis

8 Februari 2019, 11:19:34 WIB

JawaPos.com – Anggota DPR dari Fraksi PAN, Sukiman, diduga menerima kucuran dana sebesar Rp 2,65 miliar dan USD 22.000. Suap ini diduga untuk memuluskan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, Pelaksana Tugas dan Pejabat Kepala Dinas PU Kabupaten Pegaf, Natan Pasomba diduga memberi uang Rp 4,41 miliar. Nominal tersebut terdiri dari uang tunai sejumlah Rp 3,96 miliar dan mata uang asing USD 33.500.

Jumlah ini, menurut KPK, merupakan commitment fee sebesar sembilan persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Pegunungan Arfak. “Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp 2,65 miliar dan USD 22.000,” ujar Saut Jumat (8/2). 

Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 dan April 2018. Penerimaan uang suap, disebut KPK, dilakukan dengan beberapa pihak sebagai perantara.

Saut menambahkan, Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan DAK pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. Pada proses pengajuan, Natan Pasomba bersama rekanan pengusaha bertemu dengan pegawai Kemenkeu untuk meminta bantuan.

“Pihak pegawai Kemenkeu kemudian meminta bantuan kepada SKM, anggota DPR,” tukas Saut.

Natan Pasomba diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Sebelum kasus ini, sudah ada delapan perkara korupsi yang ditangani KPK terkait dengan wilayah Papua, baik yang telah divonis di pengadilan ataupun yang sedang berjalan di proses penyidikan.

1. Tindak pidana korupsi (TPK) terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Yapen Waropen 2005 – 2006 pada kas daerah. Kemudian, penggunaan dana perimbangan, berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya masuk ke kas derah telah digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kerugian negara Rp 8,8 miliar).

2. TPK dalam kegiatan pembangunan renovasi pasar sentral Supiori, terminal induk,  rumah dinas pejabat eselon, dan renovasi pasar sentral Supiori untuk Kantor Cabang Bank Papua yang menggunakan dana APBD Kabupaten Supiori Provinsi Papua TA 2006 – 2008, Kabupaten Supiori (Kerugian negara Rp 36,5 miliar).

3. TPK penyalahgunaan dana APBD dan OTSUS Pemda Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua TA 2006-2007 (Kerugian negara Rp 37 miliar).

4. TPK menerima suap terkait pengurusan APBN-P TA 2014 pada Kementerian PDT untuk proyek pembangunan talud di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua (suap SGD 63 ribu + 37 ribu).

5. TPK DED PLTA Sungai Memberamo dan Urumuka TA 2009-2010 (Kerugian negara Rp 32,9 miliar).

6. TPK DED PLTA Danau Sentani dan Danau Taniainai TA 2008 Provinsi Papua (Kerugian negara Rp 43,362 miliar).

7. TPK suap terkait usulan penganggaran Proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan TA 2016 Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua (suap SGD 177 ribu).

8. TPK terkait pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD-P Pemprov Papua TA 2015 (dugaan kerugian negara setidaknya Rp 40 miliar).

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Intan Piliang

Copy Editor :

Selain Kasus Sukiman, Ini 8 Perkara di Papua dengan Kerugian Fantastis