alexametrics

Lewat Call Center 198, Aher Janji ke KPK Besok

8 Januari 2019, 16:06:59 WIB

JawaPos.com – Mantan gubernur Jabar Ahmad Heryawan berjanji akan memenuhi panggilan penyidik KPK Rabu (8/1) besok, setelah sebelumnya mangkir. Hal tersebut dikatakan Aher saat menghubungi penyidik, melalui call center lembaga antirasuah hari ini.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan jika hari ini penyidik memang menerima telepon dari Aher yang berjanji akan datang untuk memberikan keterangan kasus suap proyek izin pembangunan Meikarta. 

“Tadi, Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jabar menghubungi KPK melalui Call Center 198. Setelah kami sambungkan ke penyidik terkait, saksi menyampaikan kesediaan hadir mengikuti pemeriksaan besok,” ucapnya pada awak media, Selasa (8/1).

Mantan aktivis ICW ini menjelaskan, pihaknya memang membutuhkan keterangan Aher terkait kasus ini. Sebab, surat panggilan juga sudah dilayangkan kemarin, namun tanpa kabar Aher tak memenuhi panggilan penyidik tersebut.

“Kami hargai hal tersebut, karena pada dasarnya memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi adalah kewajiban hukum,” tukasnya.

Sekadar informasi, Aher sempat dipanggil sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin pada 20 Desember 2018 namun tak hadir. KPK kembali memanggil Aher pada Senin (7/1), namun Aher lagi-lagi absen.

Adapun kaitan Aher dengan perkara Meikarta itu sempat disebutkan dalam surat dakwaan KPK yang dibacakan untuk empat terdakwa, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi, di Pengadilan Tipikor Bandung. Keempat terdakwa diduga memberikan uang kepada jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. 

Sebagai gubernur kala itu, Aher disebut dalam dakwaan mengeluarkan keputusan nomor 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. 

Surat itu mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Lalu, Dinas PMPTSP Jawa Barat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, yang intinya Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno BKPRD Jawa Barat.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 tersangka selain Neneng dan empat pihak yang tengah menjalani proses persidangan di Tipikor Bandung, namun ada empat tersangka lain yang masih menjalani proses penyidikan. 

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang

Lewat Call Center 198, Aher Janji ke KPK Besok