JawaPos Radar | Iklan Jitu

KPK Benarkan Ada Sprindik Baru e-KTP

07 November 2017, 15:59:09 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru terhadap kasus korupsi pengadaan e-KTP. Adapun surat itu dikeluarkan pada akhir Oktober.

"Jadi ada surat perintah penyidikan di akhir Oktober, untuk kasus KTP elektronik ini. Itu sprindik baru," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/11).

Dia pun menegaskan, sudah ada tersangka baru dalam penyidikan baru tersebut. Namun, dia enggan membeberkan siapa tersangka yang dimaksud, begitu pula perannya dalam korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

"Benar sudah ada tersangka baru dalam kasus KTP elektronik ini. Namun siapa, perannya apa saja, dan rincian lebih lanjut nanti akan kami sampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers yang akan kita umumkan," bebernya.

Soal kapan nama tersangka itu diumumkan, Febri mengatakan tidak akan disampaikan pada hari ini. Ketika ditanya mengapa tidak diumumkan secara langsung bersamaan konfirmasi sprindik baru tersebut, katanya perlu dikoordinasikan terlebih dahulu.

"Saya kira sama, dalam penanganan tersebut terkadang ada kebutuhan kami, humas dan penyidik harus berkoordinasi lebih lanjut untuk mencari waktu tepat untuk pengumuman lebih lengkap," pungkas Febri.

Sebelumnya, beredar SPDP di aplikasi pesan singkat WhatsApp berkop KPK tertanggal 3 November 2017.

Di dalam surat tersebut diberitahukan bahwa pada Selasa, 31 Oktover 2017, telah dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil, dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Atas perbuatannya Novanto diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ditetapkanlah tersangka atas nama Novanto.

Adapun surat tersebut ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

Hari ini diketahui KPK memanggil sejumlah saksi dari unsur legislatif guna menyidiki lebih lanjut kasus e-KTP itu, di antaranya Mantan Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap; Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa; Anggota DPR Fraksi PAN, Teguh Juwarno; Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Rudi Alfonso; tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP, Miryam S Haryani. 

(dna/ce1/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up