JawaPos Radar

Muluskan RAPBD

Pimpinan DPRD Jambi Minta 'Uang Ketok Palu' ke Zumi Zola

07/09/2018, 01:05 WIB | Editor: Kuswandi
Zumi Zola
Zumi Zola saat akan menjalani sidang perdana (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Dody Irawan mengatakan, Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston sempat meminta proyek sebesar Rp 50 miliar sebagai tanda 'uang ketok palu' untuk memuluskan RAPBD 2017-2018.

"Pak Cornelis Buston menyampaikan kepada saya tolong sampaikan ke Pak Gubernur bahwa untuk tahun anggaran 2017 meminta paket proyek sejumlah Rp 50 miliar. Itu untuk beliau sendiri," kata Dody saat bersaksi untuk terdakwa suap dan gratifikasi Zumi Zola di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (6/9).

Kemudian anggota DPRD Provinsi Jambi, Zainal Abidin menyampaikan kepadanya ada permintaan uang tambahan bagi anggota Komisi 3 DPRD dengan rincian per anggota mendapat Rp 175 juta.

"Saya dipanggil Pak Zainal Abidin dia sampaikan kepada saya bahwa ada permintaan tambahan uang untuk ketok palu Rp 175 juta per anggota. Anggota Komisi 3, 13 orang. Saya belum putuskan saya lapor pak gubernur dulu," ujar Dody.

Dodi  kemudian melaporkan permintaan itu di rumah dinas gubernur. Respons Zumi dikatakan Dodi sangat singkat yakni berkoordinasi dengan orang kepercayaannya, Afip.

Dodi memahami koordinasi dengan Afip artinya segala keputusan atau arahan Afip adalah keputusan Zumi. Hal itu dikarenakan selama sang mantan aktor memberi perintah selalu melalui koordinasi dengan Afip.

Menurut Dody, dalam pembahasannya dengan Afip. Asisten pribadi Zumi Zola itu menyetujui permintaan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Anggota kata Pak Afip 200 juta sama dengan tahun lalu. Untuk anggota Komisi 3 itu Rp 200 juta ditambah Rp 175 juta, berarti total Rp 375 juta," pungkasnya. 

Dalam perkara ini, Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 44 miliar dan satu unit Toyota Alphard dari sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014-2017.

Zumi juga didakwa memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Zumi melakukan aksinya bersama Plt Sekda Pemda Provinsi Jambi Apif Firmansyah, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten 3 Sekda Provinsi Jambi Saipudin.

Atas perbuatannya, dia didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Zumi juga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up