JawaPos Radar

Pengurus Golkar Kembalikan Duit Rp 700 Juta dari Proyek PLTU Riau

07/09/2018, 16:46 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima pengembalian uang dari salah satu pengurus partai Golkar, terkait dugaan kasus suap PLTU Riau-1. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, uang senilai Rp 700 juta yang diserahkan oleh salah satu pengurus Golkar pada lembaga antirasuah dilakukan sekitar dua hari yang lalu.

"Ya, benar ada pengembalian uang dari salah satu pihak pengurus Partai Golkar terkait dengan kasus PLTU Riau 1 ini. Pengembaliannya dilakukan bukan hari ini tapi dua hari yang lalu sekitar Rp 700 juta," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/9).

Mantan aktivis ICW ini menyebut tak hanya pengembalian uang dengan nilai Rp 700 juta, melainkan ada juga keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak tersebut. "Kemudian uang tersebut kami lakukan penyitaan dan masuk dalam berkas perkara ini," imbuhnya.

Namun, dia enggan merinci siapa nama yang dimaksud. Yang pasti lembaganya begitu menghargai sikap tersebut. "Tentu saja KPK menghargai ketika ada sikap kooperatif dan keinginan untuk memberikan keterangan," tukasnya.

Sekadar informasi, usai diperiksa pada Senin (27/8), Eni Maulani Saragih menyebut ada aliran dana senilai Rp 2 miliar yang diterima oleh partai Golkar saat Munaslub Golkar. Pada Jumat (31/8) rampung diperiksa, Eni kembali membuka suara perihal ada pertemuan yang berlangsung dengan dirinya dengan Sofyan. Namun, dia tak merinci lebih jauh terkait hal tersebut.

Untuk diketahui, dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, KPK menetapkan tersangka terhadap mantan Mensos Idrus Marham. Idrus terbukti menerima uang terkait penerimaan janji dan hadiah dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Mantan Sekjen Golkar ini juga aktif dan memiliki andil mengetahui penerimaan uang yang diterima Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Kotjo sebanyak Rp 4 Miliar pada bulan November-Desember 2017 dan bulan Januari-Juni sebanyak Rp 2,25 Miliar.

IM juga berperan sebagai pendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agrement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga mendapatkan komitmen fee sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Kotjo bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Atas perbuatan itu, Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up