JawaPos Radar

Kasus Proyek PLTU Riau-1

KPK Panggil Direktur PLN dan CEO Blackgold Natural Resources

07/09/2018, 11:07 WIB | Editor: Imam Solehudin
Eni Saragih
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Saragih usai diperiksa KPK belum lama ini. KPK kembali melanjutkan penyidikan kasus PLTU Riau-1 dengan memeriksa dua saksi penting. Pertama Direktur Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN Persero Wiluyo (Issak Ramadan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN Persero Wiluyo Kusdwiharto.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut Wiluyo akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo. Kotjo sebagaimana diketahui adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JBK," ujarnya pada awak media, Jumat (7/9).

Selain Wiluyo, penyidik juga kembali memanggil CEO Blackgold Natural Resources Limited Rickard Philip Cecil. Dia diperiksa sebagai saksi untuk Eni Maulani Saragih.

Tak hanya itu, dua pihak swasta, Samin Tan saksi untuk Idrus Marham dan James Rianto juga saksi untuk Eni.

Sebelummya, dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, KPK menetapkan tersangka terhadap Mensos Idrus Marham.

Idrus terbukti menerima uang terkait penerimaan janji dan hadiah dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Mantan Sekjen Golkar ini juga aktif dan memiliki andil mengetahui penerimaan uang yang diterima Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Kotjo sebanyak Rp 4 Miliar pada bulan November-Desember 2017 dan bulan Januari-Juni sebanyak Rp 2,25 Miliar.

IM juga berperan sebagai pendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agrement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga mendapatkan komitmen fee sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Kotjo bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Atas perbuatan itu, Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai informasi, sebelum Idrus KPK juga sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Dalam kasus ini, sebagai anggota DPR RI Eni disebut menerima komitmen fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes yang merupakan pihak swasta. Penerimaan ini dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda dan yang terakhir penerimaan uang oleh Eni sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up