Kasus Emirsyah, KPK Panggil Mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia

07/09/2018, 13:41 WIB | Editor: Estu Suryowati
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memanggil mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia Hadinoto S sebagai saksi untuk Emirsyah Satar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Hadinoto Soedigno, pada hari ini, Jumat (7/9). Hadinoto rencananya akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC oleh Garuda Indonesia.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka ESA (Emirsyah Satar, eks Dirut Garuda Indonesia), kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat.

Untuk diketahui, nama Hadinoto sempat mencuat karena turut dicegah bepergian keluar negeri terkait penyidikan kasus ini. Bahkan, tim lembaga antirasuah juga sempat menggeledah rumahnya beberapa waktu lalu.

Hadinoto sendiri sudah beberapa kali diperiksa penyidik dalam kasus ini. Sekadar informasi, Hadinoto merupakan Direktur Teknik Garuda Indonesia periode 2007-2012 saat Emirsyah menjabat Dirut.

Dia diduga mengetahui perihal proyek pengadaan Garuda Indonesia yang kemudian terindikasi korupsi. Seperti diketahui, pada 19 Januari 2017 KPK mengumumkan status penetapan tersangka terhadap mantan bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

Emirsyah diduga menerima suap sebesar Rp 20 miliar terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. KPK juga menemukan suap dalam bentuk barang yang diterima Emirsyah Satar senilai USD 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

Selain Emirsyah, KPK juga menetapkan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd yang juga pendiri Mugi Rekso Abadi (MRA), Group Soetikno Soedarjo sebagai tersangka. Diduga, Soetikno menjadi perantara suap Emirsyah dari Rolls-Royce.

Sebagai pihak penerima suap, Emirsyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Soetikno Soedarjo disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi