alexametrics

Tangani Prostitusi, Perda DKI Lebih Tegas dari KUHP

7 Januari 2019, 09:54:22 WIB

JawaPos.com – Prostitusi khususnya yang melibatkan artis terbilang hanya ramai di awal dan senyap di perjalanan. Sehingga menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, tidak ada efek jera dan kasus ini selalu berulang.

Katanya, dari perjalanan kasus prostitusi yang ada, hanya muncikari yang dijerat oleh hukum. Hal ini diakibatkan undang-undang atau KHUP yang tidak tegas terhadap kejahatan prostitusi. Begitu juga UU ITE yang hanya mengcover kejahatan prostitisi dalam bentuk dokumen elektronik, seperti gambar-gambar porno.

“Tapi, aksi prostitisinya sendiri tidak tercover, malah perda DKI Jakarta yang cukup tegas dalam menindak kejahatan prostitusi,” ujar Neta kepada JawaPos.com, Senin (7/1).

Ya dalam hal ini, Perda DKI lebih tegas karena menjerat para pelaku prostitusi. Ia menerangkan, Pasal 42 ayat 2 Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 pada butir B menegaskan, menjadi pekerja seks komersial (PSK) diancam penjara sampai 20 hari atau denda Rp 500 ribu hingga Rp 30 juta. Begitu juga butir C yang menyatakan, menggunakan PSK mendapat ancaman yang sama.

Sementara ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 juncto Pasal 506 KUHP.

Adapun Pasal 296 menyebut, ‘Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.’

Sementara Pasal 506 menerangkan, ‘Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil  keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.’

“Perda DKI Jakarta saja bisa tegas terhadap tindakan PSK dan pengguna PSK, seharusnya undang-undang atau KUHP bisa menindak pelaku prostitusi dan pemakainya,” sebut Neta.

Namun sayangnya, dalam menangani kasus prostitusi online yang melibatkan aktris Vanessa Angle, tentu aturan Perda DKI tidak bisa dipakai. Sebab, Vanessa ditangkap di wilayah Surabaya, Jawa Timur. “Tapi apa kekuatan Perda DKI, apalagi peristiwanya terjadi di Jawa Timur, jadi Perda DKI tidak berlaku,” pungkas Neta.

Editor : Erna Martiyanti

Reporter : Desyinta Nuraini

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Tangani Prostitusi, Perda DKI Lebih Tegas dari KUHP