alexametrics

Jajaran Kemensos Kaget Juliari Jadi Tersangka Suap Bansos Covid-19

6 Desember 2020, 12:32:28 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Selain Mensos, terdapat pejabat lagi di lingkungan Kemensos, yaitu Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos.

Merespon kasus itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras menyampaikan bahwa pihaknya sangat kaget atas ditangkapnya dua orang di lingkungan Kemensos. Di mana Mensos sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada dini hari tadi.

“Seluruh jajaran Kemensos sangat kaget atas apa yang terjadi. Ada penangkapan terhadap sejumlah orang, termasuk salah satunya oknum pejabat dari Kemensos dan juga kemudian pengembangan yang kemudian penetapan tersangka untuk beberapa orang,” jelas dia melalui telekonferensi pers, Minggu (6/12).

Pihaknya pun berkomitmen untuk kooperatif dengan KPK dalam keberlangsungan penyelidikan kasus penyelewengan dana bansos tersebut. Pihaknya sendiri juga merasa terpukul dengan kabar ini.

“Kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan, hal ini sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kemensos dalam upaya untuk pemberantasan korupsi, di samping juga kami terpukul,” imbuhnya.

Sebagai informasi, selain Mensos dan MJS, KPK juga menetapkan seorang bernama Adi Wahyono (AW) sebagai tersangka. Sementara itu, sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) dari pihak swasta.

Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang terbaru, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, Mensos bisa dihukum mati karena kasus suap dana bansos Covid-19 ini. Ancaman tersebut menunggu apabila dia juga terbukti melanggar Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31 tahun 99 pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12).

Editor : Banu Adikara

Reporter : Saifan Zaking

Alur Cerita Berita

Lihat Semua

Close Ads