alexametrics

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bartholomeus Toto

6 Desember 2019, 13:10:17 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Perpanjangan masa penahanan tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta itu terhitung sejak Selasa, 10 Desember 2019.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka BTO (Bartholomeus Toto), pihak swasta dalam perkara dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Jumat (6/12).

Sementara itu, Toto yang sudah mengajukan praperadilan terhadap kasusnya meminta agar majelis hakim dapat menangani perkara yang menjeratnya dengan seadil-adilnya. Menurutnya, permohonan praperadilannya telah diserahkan pada Sabtu, (16/11) lalu.

“Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya,” ucap Toto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/12).

Toto pun berharap, agar kasus yang menjeratnya dapat berjalan lancar. “Saya terus berdoa agar Tuhan terus melindungi saya dan keluarga. Saya percaya apa yang jadi rencana Tuhan akan baik bagi saya,” harapnya.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Toto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp 10,5 miliar.

Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.

Selain Toto, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp 900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.

Sebelum Toto dan Iwa, KPK lebih dulu menjerat Neneng dan Billy Sindoro. KPK turut menetapkan tujuh orang lainnya. Mereka adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Kesembilannya sudah divonis bersalah.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads