JawaPos Radar

Mantan Kadis PUPR Jambi Pernah Diminta Royal dan Loyal Pada Zumi Zola

06/09/2018, 15:30 WIB | Editor: Kuswandi
Zumi Zola
Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, saat akan menjalani sidang perkara kasus yang melilitnya (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Dody Irawan mengatakan, dirinya diminta untuk total, royal dan loyal untuk Gubernur Jambi noanaktif Zumi Zola. Dody menyebut, ketika itu orang dekat Zumi bernama Asrul Pandapotan Sihotang mengatakan Zumi Zola menyetujui Dody untuk menjadi Kadis PUPR Provinsi Jambi.

"Pak Asrul bilang bang bapak setuju, kalau abang menjadi Kadis. Tapi pesannya bapak, abang harus total, royal dan loyal pada beliau itu pesannya," kata Dody saat bersaksi untuk terdakwa kasus suap dan gratifikasi Zumi Zola di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (6/9).

Makna tersebut, lanjut Dody, kemudian diterjemahkan oleh Asrul bahwa Dody agar siap bekerja dan menaati semua perintah Zumi. "Kalau loyal kata Asrul, ya matahari cuma satu. Jadi saya harus ikut perintah dari Pak Gubernur," ujar Dody.

Kemudian, akui Dody, royal untuk memenuhi kebutuhan finansial semua kegiatan Zumi Zola. "Ketika sewaktu butuh finansial saya yang harus suport, itu penjelasan pak Asrul," ucapnya.

Selain itu, sambung dia, total untuk siap bekerja sepenuhnya membantu kinerja Zumi Zola sebagai gubernur. "Artinya kalau Pak Gubernur ada kunjungan malam siap mendampingi beliau, kalau ada kerjaan," paparnya.

Dody menyebut pesan itu disampaikan Asrul di rumah asisten pribadi Zumi Zola, Afip Firmansyah. "Itu pertemuan di rumah Apif, di komplek Cemara, alamat persisnya nggak tahu," pungkasnya.

Dalam perkara ini, Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 44 miliar dan satu unit Toyota Alphard dari sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014-2017.

Zumi juga didakwa memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Zumi melakukan aksinya bersama Plt Sekda Pemda Provinsi Jambi Apif Firmansyah, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten 3 Sekda Provinsi Jambi Saipudin.

Atas perbuatannya, dia didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Zumi juga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up