JawaPos Radar

Dugaan Aliran Duit Proyek PLTU Riau

KPK Buka Peluang Jerat Golkar dengan Pidana Korporasi

06/09/2018, 01:30 WIB | Editor: Kuswandi
Saut Situmorang
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (Istimewa for JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang turut bicara soal dugaan adanya sebagian uang suap terkait proyek PLTU Riau-1 mengalir ke Partai Golkar. Menurut Saut, pihaknya, saat ini tengah mempelajari kemungkinan penerapan pidana korporasi untuk menjerat partai politik (parpol).

"Kita pelajari dulu. Itu kan korporasi itu kan kalau by definition apakah seperti company (atau) korporasi biasa seperti pengertian mencari untung. Ini kan bukan cari untuk organisasi ini," kata Saut Situmorang di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).

Terlepas dari itu, Saut mengimbau parpol untuk mengecek aliran dana dari para kadernya. Menurut Saut, KPK selalu memberikan rekomendasi terkait asal usul dan penggunaan dana parpol.

"Di list, yang namanya dana parpol, kaderisasi, kemudian etiknya mereka. Lalu bagaimana mereka melakukan seleksi dan selanjutnya. Itu kan rekomendasi kita, kalau misalnya rekomendasi itu tidak jalan, kemudian membawa-bawa organisasinya ke tempat yang transaksional, KPK sekali lagi harus bisa membuktikan hal itu," imbuh Saut.

Saat disinggung mengenai pemeriksaan yang dijalani oleh Setya Novanto beberapa waktu lalu, apa ada kaitannya dengan kucuran dana ke Partai Golkar yang sempat membesarkan nama Setnov. Saut mengatakan, pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut hanya untuk melakukan verifikasi terhadap keterangan saksi-saksi lain.

"Ketika nama seseorang disebut kan kita harus cross check. Jadi belum juga di situ dia (Setnov) terkait. Kalau disebut kan kita harus tanya, kala dia bilang saya nggak ikut di situ, ya udah selesai," tuturnya.

Sebelummya, dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, KPK menetapkan tersangka terhadap Mensos Idrus Marham.

Idrus terbukti menerima uang terkait penerimaan janji dan hadiah dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Mantan Sekjen Golkar ini juga aktif dan memiliki andil mengetahui penerimaan uang yang diterima Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Kotjo sebanyak Rp 4 Miliar pada bulan November-Desember 2017 dan bulan Januari-Juni sebanyak Rp 2,25 Miliar.

IM juga berperan sebagai pendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agrement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga mendapatkan komitmen fee sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Kotjo bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Atas perbuatan itu, Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up